570 Pemohon Sertifikasi Halal Tak Terlayani

SEMARANG, KRJOGJA.com – Di Jawa Tengah sebanyak 570 pemohonan sertifikasi halal hingga kini tidak terlayani alias tidak dapat diproses akibat belum siapanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membuka pendaftaran. 

Diantara jumlah tersebut, 500 pemohon merupakan pengusaha UMKM yang diprogramkan sertifikasi halal secara gratis oleh Gubernur Jawa Tengah di 2020 ini. Sedangkan 70 lainnya pendaftar umum. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jawa Tengah Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA pada dialog interaktif, Live Televisi Kampus Udinus (TVKU), Senin (13/1/2020). Dialog yang dipandu Fitri Kholillah juga menampilkan Direktur Halal Walisongo Research Centre Dr KH Achmad Izzuddin MAg.

Kemacetan hingga antrian panjang terjadi, tegas Prof Rofiq yang juga Waketum MUI Jawa Tengah,  karena BPJPH belum siap membuka pendaftaran dan belum menyelesaikan logo halal termasuk besaran biaya sertifikasi halal yang masih diproses di Kementerian Keuangan.

Sementara dalam UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI yang biasanya menangani pendaftaran hingga keluar sertifikasi, sejak 17 Oktober 2019 perannya melayani pendaftaran sudah digantikan BPJPH.

“Bila BPJPH siap melayani sertifikasi halal, ini sesuai yang dikehendaki Negara. Namun, realitanya hingga kini belum siap sehingga pelayanan macet."

Prof Rofiq berharap bila BPJPH memang belum siap mengemban tugas sebaiknya segera ‘lempar handuk’ dengan menyerahkan kembali kepada LPPOM MUI, sampai dengan ada kesiapan. LPPOM teruji menangani sertifikasi halal dengan pengalaman 32 tahun. (Isi)

BERITA REKOMENDASI