Alokasi Pupuk Bersubsidi Tidak Sesuai Kebutuhan Petani

Editor: KRjogja/Gus

SEMARANG (KRjogja.com) – Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik (PG) Yusuf Wibisono mengungkapkan, penyaluran pupuk bersubsidi 2018 tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi sudah ditetapkan melalui Permentan No. 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2018. Padahal kebutuhan pupuk petani Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahunnya. Ini berarti alokasi pupuk bersubsidi kurang 3,45 juta ton.

Yusuf Wibisono mengungkapkan hal ini kepada wartawan di Semarang Rabu (21/3). Dengan tidak sesuainya alokasi pupuk bersubsidi antara kebutuhan dengan realisasi, biasanya saat memasuki musim tanam akan muncul isu pupuk mahal, pupuk sulit didapat, dan pupuk langka.

Menurut Yusuf, untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus bergabung dalam kelompok tani, dan turut menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bagi petani yang belum bergabung dengan kelompok tani, mereka tidak akan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, karena data belum tercatat.

Menurut Yusuf, ada beberapa hal yang perlu dilihat secara lebih mendalam terhadap klaim pupuk mahal, sulit didapat, dan pupuk langka tersebut. “Kita harus pastikan dulu apakah petani tersebut sudah tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK atau belum. Jika petani belum menjadi anggota kelompok tani, mereka belum berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tanamannya, mereka akan menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jelas jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi,” tutur Yusuf  Wibisono, didampingi Manager Humas Muhmmad Ihwan   .

Selain itu, terhadap pupuk yang sulit didapat, produsen pupuk adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), termasuk PG, pada dasarnya hanya memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam Permendag No. 15 Tahun 2013. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi sudah ditetapkan melalui Permentan No. 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk 2018.

Dengan demikian, jika pupuk susah didapat, petani bisa memeriksa kembali apakah alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah masih ada atau tidak. Bila alokasi habis, maka pupuk akan susah didapat, dan produsen tidak akan bisa menyalurkannya selama tidak ada keputusan realokasi dari pemerintah, karena jika hal iru dilakukan justru menyalahi aturan.

Terkait pupuk langka, Yusuf mengatakan sebenarnya pupuk bersubsidi tidak langka, tetapi memang alokasinya secara nasional kurang, sehingga berdampak pada alokasi di seluruh daerah di Indonesia. Kebutuhan pupuk petani Indonesia berkisar pada angka 13 juta ton setiap tahunnya. Namun pagu anggaran negara hanya cukup memproduksi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Dengan demikian ada kekurangan sekitar 3,45 juta ton kebutuhan pupuk setiap tahunnya yang tidak dapat dipenuhi melalui skema subsidi.

Terlepas dari masalah tersebut, PG sebagai salah satu produsen pupuk yang diberi mandat untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi selalu menyiapkan dan mengamankan stok di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.]

Memasuki musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, PG menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.318 ton. Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, PG mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton. Hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 1.057.632 ton atau 72% dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018. (Bdi)

 

BERITA REKOMENDASI