Asuransi Fiktif, Hutang Mantan Dewan Belum Terbayar

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL, KRJOGJA.com – Anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 ternyata menyisakan hutang kepada negara sebesar Rp. 3,7 Miliar akibat asuransi fiktif. Sebagian besar dari para mantan anggota dewan tersebut hutangnya masih belum terbayarkan hingga sekarang. Dari 43 anggota dewan yang memiliki tanggungan hutang, baru 5 mantan anggota dewan yang sudah membayar lunas. Sebanyak 38 mantan anggota DPRD Kendal Jawa Tengah periode 1999-2004 masih mempunyai utang kepada negara. Besaran utangnya bervariasi sebab besar angsuran utang mereka berbeda-beda.

Pemerintah Kabupaten Kendal hingga kini masih berupaya melakukan penagihan dengan cara menyurati kepada yang bersangkutan. Kepala Badan Keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari Jumat (7/2) kepada media menjelaskan total hutang yang mejadi tanggungan 43 orang mantan anggota dewan mencapai Rp. 5,01 Miliar, setelah dilakukan penagihan sudah lunas 5 orang dan sisanya masih mengangsur. “Saat ini jumlah yang masih menjadi tanggungan adalah Rp. 3,7 Miliar dan kami terus berupaya untuk melakuka penagihan,”ujar Agus.

Beberapa mantan anggota dewan sudah meninggal dan ada beberapa yang masih menjadi anggota dewan dan tidak sedikit yang sudah purna dan menjadi warga biasa. Pihaknya sebenarnya bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu namun melihat kondisi terakhir para manta anggota dewan masih berkecukupan sehingga tidak bisa diberikan surat keterangan tidak mampu. “Lima orang mantan anggita dewan yang sudah lunas masing-masing, DTI, BM, MS, MK, dan DNL,” lanjutnya.

Dari 38 mantan anggota dewan yang belum melunasi tanggungan hutang negara akibat asuransi fiktif ada nama PU yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 2014-2019. TercatatPU masih ada hutang kepada negara sebesar Rp. 70,2Juta dari Rp. 112,1 Juta, mantan Ketua Dewan yang saat ini maju menjadi bakal Calon Bupati Kendal ini sudah melakukan pembayaran Rp. 41,8 Juta sampai dengan tahun 2018. PU merupakan mantan anggota Dewan yang baru saja selesai menjabat selain MS yang juga baru saja mengakhiri masa jabatan sebagai anggota Dewan. “Untuk MS sudah lunas sedang PU belum lunas,”jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Kendal M. Toha mengaku jika pihaknya terus menyurati mantan anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 yang masih punya utang. “Termasuk kepada keluarga mantan anggota dewan periode 1999-2004 yang telah meninggal dunia,” ujar Moh Toha. Lebih lanjut Toha yang juga menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, utang mantan anggota DPRD Kendal yang meninggal dunia tetap menjadi tanggungan keluarga kecuali mereka sudah menyatakan pailit. “Tapi kami akan mengusulkan supaya utang mantan anggota DPRD Kendal yang meninggal dunia tidak menjadi tanggungan keluarga,” jelas Toha.

Sebelumnya pernah diberitakan mantan anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 tersandung kasus asuransi fiktif. Akibatnya, mereka berhutang kepada negara sebesar Rp 5,01 miliar. Asuransi fiktif itu berdasarkan temuan BPKP Jawa Tengah. Besar utang mantan anggota DPRD periode 1999-2004 waktu itu, sekitar 85 juta hingga 150 juta rupiah. (Ung)

Ketua TPKD yang juga Sekda Kendal M Toha saat memberikan penjelasan terkait tanggungan anggota Dewan terkait Asuransi Fiktif. Foto: Unggul Priambodo

BERITA REKOMENDASI