Bangun Pertokoan di Tanah Perhutani Tanpa Izin, Satpol PP Beri Surat Teguran

Editor: Ivan Aditya

KENDAL, KRJOGJA.com – Pemilik bangunan pertokoan yang berdiri diatas tanah milik Perhutani Kendal di Desa Karangdowo Kecamatan Weleri mendapatkan teguran Satpol PP. Surat teguran pertama diberikan Rabu (02/06/2020) karena pihak pengembang belum mengajukan perijinan sama sekali sementara proses pembangunan sudah dikerjakan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal, Toni Ariwibowo mengatakan pihaknya mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal jika pembangunan pertokoan tersebut belum mengantongi izin.

“Sesuai prosedur jika pembangunan belum berizin maka kami harus menerbitkab surat teguran pertama dengan batasan waktu tujuh hari, dan kami menunggu respon dari pengembang terkait surat teguran tersebut,” ujar Toni.

Dikatakan okeh Toni jika pengembang mengakui ijin belum dijalankan, namun untuk tingkat desa sudah dijalankan. “Pengembang sama sekali belum bisa menunjukan bukti perijinan dan dijelaslkan akan mengurusnya,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Anang menjelaskan jika perizinan pembangunan pertokoan beilum masuk namun proses pekerjaan sudab berlangsung. “Harusnya perijinan di urus dulu baru perkerjaan dilaksanakan, karena belum mengurusnya maka kami mengirim surat pemberitahuan ke satpol pp, agar ada penindakan,” ujar Anang.

Waka Perhutani Kendal Gatot Farid Prabowo saat dikonfirmasi mengatakan ijin masih dalam proses, karena menurutnya semuanya sudah ada dalam perjanjian dengan pihak pengembang CV Bidha Karya. “Menurut informasi ijin saat ini masih dalam proses, pembangunan juga belum selesai, meski begitu semuanya menjadi tanggungjawab pengembang,” ujar Gatot. (Ung)

BERITA REKOMENDASI