Benarkah Pembangunan Infrastruktur Lewat KPBU Lebih Efisien?

SEMARANG, KRJOGJA.com – Dalam rangka mengantisipasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), pemerintah terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjelaskan bahwa KPBU merupakan hal baru. Menurutnya, KPBU lebih efisien dalam percepatan pembangunan dibandingkan dengan APBD.

“KPBU kan barang baru dalam pembiayaan di Indonesia. Maka kalau daerah seringkali dia hanya mengacu pola pembangunannya, atau hanya bersumber pada anggaran APBD, buat saya itu lambat sekali,” ujarnya, Senin (9/3/2020).

Sementara itu Dirjen Pembiayaan Infrastuktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Heri Eko Purwanto menyampaikan, dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sektor PUPR sekitar Rp 2.000 triliun, sementara kemampuan APBN periode 2020-2024 hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 600 triliun.

“Kemampuan pemerintah untuk pembiayaan infastruktur di sektor PUPR hanya sekitar 30 persen, sementara kekurangannya ini cukup besar. Kekurangan inilah yang harus dipenuhi melalui skema KPBU,” paparnya.

Adapun cakupan area Kempupera sendiri, meliputi sumber daya air, konektivitas, pemukiman, pengelolaan sampah, hingga perumahan.(*)

BERITA REKOMENDASI