Bisa Dikuasai Asing, Pekerja Pertamina Tolak Putusan Holding & IPO

SEMARANG, KRJOGJA.com – Menyikapi keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai rencana Initial Public Offerring (IPO) dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina (Persero) yang memecah bisnis pertamina menjadi perusahaan holding dan sub holding, para pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Persada IV wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menyatakan sikap menolak hasil keputusan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Persada IV, Fachrul Razi, dalam keterangan persnya hari Selasa (16/6/2020) pagi. Pernyataan sikap tersebut didasari atas ketidaksesuaian hasil keputusan RUPS dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terutama Pasal 33 ayat 2 dan 3 mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta penggunaan Sumber Daya Alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu yang lalu, diputuskan secara gamblang mengenai Rencana privatisasi unit bisnis Pertamina (subholding) melalui Initial Public Offering (IPO), hal tersebut tentunya telah menyalahi UUD tahun 1945,” ujar Fachrul.

BERITA REKOMENDASI