BKKBN Bersama Komisi IX DPR RI Gandeng Stakeholder Tangani Stunting

Editor: Agus Sigit

KENDAL, KRjogja.com – Stunting atau masalah tumbuh kembang anak merupakan masalah serius yang harus dicegah dan ditangani berbagai pihak. Berbagai upaya dilakukan agar Stunting bisa dicegah lebih dini.

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI ikut berupaya mencegah dengan melakukan sosialisasi pencegahan stunting. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi di Pondok Pesantren Al Nusyafaa Desa Sudipayung Kecanatan Ngampel Kabupaten Kendal. Sosialisasi yang mengangkat tema “Penguatan Peran Serta Mitra Kerja Dan Stakeholder Dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Pembangunan Keluarga Melalui Sosialisasi Pencegahan Stunting”. Peserta sosialisasi adalah warga masyarakat setempat dan remaja genre (generasi berencana)

Kepada peserta Komisi IX DPR RI, Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, menjelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Komisi IX DPR RI adalah bermitra dengan beberapa pihak, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, BPOM dan BKKBN RI.

Dalam upaya bermitra dengan BKKBN RI Nihayatul menjelaskan tentang Stunting. Pihaknya mengajak para peserta untuk tidak melahirkan bayi Stunting. Dikatakannya bahwa bayi-bayi yang dilahirkan adalah asset besar bangsa yang wajib diperhatikan perkembangannya sejak dari dalam kandungan.

Peserta dan seluruh ibu-ibu di tanah air adalah menghindari 4T melahirkan (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu dekat/rapat, Terlalu sering).
“Pendewasaan usia perkawinan sangat penting agar terhindar dari berbagai risiko atau dampak yang disebabkan oleh pernikahan terlalu dini. Usia reproduksi yang harus dipersiapkan secara matang dan terencana dengan baik, agar terhindar dari dampak-dampak yang merugikan, seperti dampak psikologis, kondisi kesehatan, bayi yang tidak sehat, dan sebagainya,” ujar Nihayatul

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN RI, Ahmad Taufik, S.Kom.,MAP menjelaskan siklus kehidupan mulai dari konsepsi sampai lansia, yang diintervensi oleh BKKBN adalah Program Tribina dan PIK-R, di usia remaja 10 – 24 tahun.

“Tujuan program adalah untuk pendewasaan usia perkawinan dan mencegah pernikahan usia dini, mencegah pergaulan bebas (free sex) dan 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas yang baik harus dipersiapakan 75 hari sebelum terjadinya pembuahan sampai dengan anak berusia 2 tahun,” Ujar Taufik.

Sementara itu Indar Suci Mulyani, S.Pd hadir mewakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal bahwa di Indonesia masih banyak anak yang lahir dengan tinggi kurang dari standar termasuk di Kabupaten Kendal. Saat ini kata Indar ada 22,6 persen bayi yang lahir panjangnya kurang dari 48 centimeter.

Pihaknya berharap agar anak-anak yang lahir dengan panjang badan kurang dari 48 centimeter mendapatkan asupan nutrisi yang optimal di enam bulan pertama kehidupannya.

“Kita semua berharap sampai usia 6 bulan di dalam perawatan kita, yang panjangnya kurang dari 48 centimeter sudah teratasi sehingga tidak menjadi stunting. Akhirnya akan sesuai dengan umur, panjangnya, dan kecerdasannya akan tercapai,” ujar Indar.

Hadir dalam sosialisasi, Anggota (wakil ketua) Komisi IX DPR RI, Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, Kepala Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Agoes Poedjianto , SH., M.Kes, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PP Kabupaten Kendal Indar Suci Mulyani, S.Pd , dan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN RI, Ahmad Taufik, S.Kom.,MAP. (Ung)

 

BERITA REKOMENDASI