BKN Percepat Layanan Kepegawaian di Jateng

SEMARANG (KRjogja.com) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meresmikan  Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang yang berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (09/08/2016) sehingga mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah, BKN resmikan.

Peresmian akan dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 (sembilan) UPT BKN yang didirikan pada Tahun 2016. Sedangkan UPT BKN lainnya akan berada di Serang, Kendari, Jambi, Mataram, Gorontalo, Lampung, Padang dan Bengkulu.

Demikian diungkapkan Plt Kepala Biro Humas BKN Drs. Heru Purwaka, M.M. sebagaimana keteragan persnya kepada KRjogja.com, Senin (08/08/2016). Menurut Heru UPT BKN yang tersebar akan membantu pemerintah daerah dalam mengawal penyelenggaraan kepegawaian di daerah. Fungsi utama UPT BKN akan menyediakan sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi, dan seleksi ujian ikatan dinas melalui Computer Assisted Test (CAT BKN).

UPT BKN, kata Heru juga menyediakan fasilitas Assessment Center yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penilaian kompetensi ASN seperti Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi.  "BKN juga akan melaksanakan simulasi CAT bagi seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi Tes Kompetensi Manajemen Kepegawaian. Simulasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan peresmian," jelasnya.
 
Sekretaris utama BKN, Usman Gumanti menyampaikan bahwa UPT merupakan cikal bakal pengembangan organisasi yang lebih besar dan nantinya juga akan melayani layanan kepegawaian selain fasilitasi berbasis CAT dan Assessment Center. Usman juga mengungkapkan bahwa kehadiran 9 (Sembilan) UPT BKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas percepatan pelayanan kepegawaian di seluruh Indonesia, serta mempermudah sinergi BKN dengan seluruh komponen kepegawaian daerah. (*)

 

BKN

BERITA REKOMENDASI