BMPS Semarang dan BMPS Jateng Minta Kebijakan P3K Guru Ditinjau Ulang

Editor: Agus Sigit

SEMARANG,KRJOGJA.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jateng bersama Komisi E DPRD Jateng dan Komisi X DPR RI serta digawangi oleh BMPS Kota Semarang menggelar diskusi panel dengan mengangkat tema “Resolusi dampak rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap sekolah swasta Jawa Tengah, Rabu (12/1/2022). Acara dilanjutkan konferensi pers bersama 3 komponen tersebut.

Diskusi pleno menghadirkan 3 narasumber Dr HA Mujib Rohmat MH (anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar), H Muh Zen SAg MSi (anggota Komisi E DPRD Jateng dari fraksi PKB) dan Dr H Karnadi Hasan MPd (Ketua BMPS Provinsi Jateng) serta moderator Dra Retno Palupi (pengurus BMPS Kota Semarang yang juga Manajer Pendidikan Sekolah Nusaputera Semarang).

Hasil diskusi panel selama 2 jam tersebut menghasilkan 3 butir resolusi untuk diajukan ke pemerintah melalui DPRD dan DPR RI . Yaitu mengembalikan guru yang lolos P3K ke sekolah asal, tidak ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri, serta pemerintah memberikan apresiasi setara antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

Ketua BMPS Kota Semarang Dr Nuridin dalam sambutannya menyampaikan guru-guru swasta yang dimigrasikan ke sekolah negeri sangat merugikan pihak sekolah swasta sehingga pemerintah sangat perlu meninjau kembali kebijakan tersebut.

Hal itu didukung oleh Ketua BMPS Provinsi Jawa Tengah Dr Karnadi melalui 3 Sikap BMP dalam persoalan itu. Yaitu P3K merugikan sekolah swasta, pemerintah harus mengembalikan guru-guru yang diterima melalui P3K ke sekolah asal, serta saat pemberkasan harus ada ijin dari pihak yayasan sekolah swasta.

Nara sumber kedua Dr HA Mujib Rohmat MH banyak menyampaikan bagaimana prosesi regulasi bergulir dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dirinya sependapat dan mendukung apa yang diampaikan BMPS Kota Semarang dan BMP Jateng serta harus ada win-win solution baik untuk sekolah swasta maupun negeri atas persoalan ini.

Senada, anggota Komisi E DPRD Jateng dari fraksi PKB H Muh ZSen SAg MSi menyampaikan P3K sangat merugikan sekolah swasta. Ini karena guru-guru yang lulus seleksi adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi.

“Kami berharap jangan ada disparitas antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah jangan punya paradigma bahwa sekolah swasta menjadi tanggungjawab masyarakat dan sekolah negeri menjadi tanggungjawab pemerintah” ujar Muh Zen.

Acara yg diikuti oleh 238 peserta se Jawa Tengah ini ditutup dengan pembacaan puisi oleh moderator untuk Mas Menteri Nadiem Makarim dengan judul puisi “Mas Menteri Nadiem Makarim” yang intinya berisi permohonan Menteri agar mendukung sekolah swasta khususnya persoalan P3K guru yang dianggap sekolah swasta sangat merugikan mereka. (sgi)

BERITA REKOMENDASI