BPK Akui Banyak Temuan Kinerja Tak Sesuai

Editor: KRjogja/Gus

SEMARANG KRJogja.com – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember ini telah menyerahkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II tahun 2018. Di mana salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan Kinerja Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Menurut Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo, masih saja ditemukan beberapa permasalahan dalam belanja infrastruktur oleh pemerintah, baik di tahapan perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan, maupun tahap evaluasi dan monitoring atas pekerjaan.

Pada tahap perencanaan, menurut Hery Subowo antara lain didapatkan rencana kerja yang belum sesuai dengan rencana strategis dalam hal tujuan, sasaran dan strategi. Sementara di tahap pelaksanaan, terdapat penyedia atau pun kontraktor pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia penerima pekerjaan juga belum melakukan pengecekan dan pengawasan lapangan secara memadai.

"Seringkali kami temukan, pengawas pekerjaan infrastruktur namun bukan berlatar belakang pendidikan teknik sipil dan memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun", kata Hery Subowo, kepada wartawan yang hadir dalam Workshop bertemakan belanja Infrastruktur yang Berkualitas di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/12/2018).

Temuan-temuan tersebut menurut Hery Subowo harus dicermati agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.
Sementara Dr Jati Utomo Dwi Hatmoko, Wakil Dekan Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Undip mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat. "dalam pembangunan infrastruktur, ukuran keberhasilam sebuah proyek dapat dilihat dari enam aspek, yakni tepat waktu, tepat beaya, tepat mutu, tepat sasaran, memenuhi persyarakat keselamatan dan kesehatan kerja, serta bersifat berkelanjutan atau sustainable", ungkap Jati Utomo.

Dalam pekerjaan infrastruktur oleh pemerintah menurut Jati biasanya terdapat fenomena yang lazim disebut double trap spending. Dalam kondisi ini, terdapat sebuah kondisi di mana seringkali pemerintah terjebak pada pertentangan antara persoalan penyerapan anggaran yang sangat menekan kuantitas, dengan persoalan kualitas hasil pekerjaan. Seringkali jika penyerapan anggaran dan kemajuan pekerjaan yang dikejar, maka kualitas hasil pekerjaan menjadi rentai diabaikan, begitu pun sebaliknya.

"tantangan ke depan adalah bagaimana mengusahakan agar quantity spending dan quanlity spending ini dapat berjalan beriringan", tegas Jadi Utomo. (Cha) 

 

BERITA REKOMENDASI