Bupati Mirna menilai Dewan Sepihak Sahkan APBD 2019

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL (KRJOGJA.com), Rapat Paripurna pengesahan APBD 2019 yang dilakukan DPRD Kendal tidak dihadiri dari pihak eksekutif. Baik dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Setda, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati tidak tampak dalam rapat untuk mengesahkan anggaran pembangunan 2019 mendatang.

Meski tidak dihadiri dari pihak eksektutif, pihak legislatif tetap melakukan pengesahan sepihak. “Tetap kami laksanakan, perihal nantinya diterima atau tidak oleh Gubernur, itu nanti. Yang penting kami sudah melakukan sesuai undang-undang,” kata Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, Jumat (30/11).

Diakuinya, 30 November adalah batas akhir kesepakatan antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Kendal dengan legislatif yakni DPRD Kendal. “Sebenarnya jadwalnya 29 November, tapi karena dianggap belum cukup diundur di 30 November, pada batas hari terakhir,” lanjutnya.

Padahal menurutnya, Rancangan APBD 2019 antara legislatif maupun eksekutif sudah sama-sama sepakat. “Pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan OPD-OPD juga sudah sama-sama sepakat,”  jelas Tono panggilan akrabnya.

Apakah ada perubahan dari RAPBD ataupun proyek-proyek titipan dari DPRD pada APBD 2019, Ketua Komisi C, Nashri menyangkalnya. “Kami justru banyak mengusulkan untuk perbaikan ruas jalan, tapi karena acuannya RKPD sehingga usulannya kami tidak dipakai. Akhirnya usulan kami dihapus,” ujar Nashri.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal, Mirna Annisa mengakui atas ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna. Hal itu lantaran dirinya tengah ada acara di Medan, Sumatra Utara. Perihal pengesahan APBD 2019, pihak eksekutif mengaku menolak untuk menyetujuinya. Hal itu lantaran banyak RAPBD yang dibahas dari awal, dirubah secara sepihak oleh Komisi-komisi.

Ia mencontohkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan di Kendal untuk 2019. Tahun depan menurutnya, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan justru banyak yang dipotong dan dihapus oleh Dewan. “Bahkan anggaran yang diberikan kepada kami nilainya sangat kecil, dan itu hanya untuk daerah Kendal Bawah saja,” ujar Mirna.

Sementara, untuk Kendal wilayah atas di tujuh kecamatan, menurutnya sangat butuh banyak perbaikan dan pembangunan. Karena kerusakannya semakin parah dan panjang jalannya juga lebih panjang ketimbang Kendal wilayah bawah.  “Makanya, kami tidak sepakat. Tidak bisa dewan merubah sendiri dari hasil RAPBD yang sudah sepakat,” lanjutnya.

Justru, beberapa dinas atau OPD yang kurang siginifikan untuk pembangunan infrastruktur malah mendapatkan porsi lebih. “Jadi anggaran yang ditinggikan justru untuk biaya sosialisasi seperti di Dinas Sosial tinggi. Padahal menurut saya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan,” jelasnya.

Hasil investigasi yang dilakukannya kepada Kepala Dinas, justru banyak kepala dinas yang hanya dibebani proyek titipan sejumlah Komisi dan Anggota DPRD yang tidak masuk akal. Akhirnya ada Kepala OPD yang tidak sanggup, karena sulit dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Akhirnya kepala OPD membuat surat pernyataan menolak pengesahan.

Perihal pemabasan molor sampai 30 November, diakuinya pada 29 November ia memang diminta untuk menandatangani APBD 2019. Namun ia menolaknya lantaran tidak ada mengetahui isi dari APBD dari Dewan. “Setelah saya teliti, ternyata kesepakatan dalam pembasan RAPBD 2019 dirubah sepihak oleh Dewan,” imbuhnya. (Ung)

 

BERITA REKOMENDASI