Cegah Kecurangan JKN, BPJS Kesehatan Kudus Gandeng Kejaksaan

Editor: Ivan Aditya

KUDUS, KRJOGJA.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Cabang Kudus menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, sebagai ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam pengendalian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk antisipasinya kedua lembaga tersebut menggelar pertemuan, dihadiri mitra BPJS Kesehatan Cabang Kudus dari Kabupaten Kudus, Jepara dan Grobogan. Mitra yang datang berasal dari unsur pemerintahan, perbankan, pekerja, pemberi kerja, pemberi layanan kesehatan, asosiasi profesi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto mengatakan, fraud (kecurangan) pada layanan kesehatan merupakan salah satu risiko dalam penyelenggaraan Program JKN yang dapat menimbulkan kerugian baik aspek finansial, keselamatan pasien, maupun merusak citra pelaku. Kecurangan itu telah menjadi fokus pembahasan penting dalam delapan tahun terakhir. Baik oleh pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, organisasi profesi, kalangan akademisi dan peneliti, serta organisasi masyarakat.

“Kita harus paham, pencegahan kecurangan merupakan pekerjaan panjang dan masif. Kami hadirkan kejaksaan untuk memberikan bekal pondasi keilmuan dan informasi bagaimana mencegah, mendeteksi dan menangani fraud dalam Program JKN, khususnya terkait korupsi,” ujarnya, Selasa (28/06/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan regulasi baru untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Fraud. Di dalam aturan itu terdapat klausul untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan fraud sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Selain itu Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 462 Tahun 2021 tentang Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN BPJS Kesehatan. Pemahaman dan pengetahuan yang belum utuh terkait dengan fraud ini, mendorong BPJS Kesehatan melakukan program edukasi mengenai pencegahan kecurangan kepada stakeholders.

Selain diperlukan kesadaran bersama mencegah kecurangan, diperlukan kerja sama dan sinergi yang baik antarpemangku kepentingan, pemerintah dan BPJS Kesehatan. Disebutkan, salah satu kemungkinan terjadi kecurangan, yaitu adanya tagihan klaim dari faskes ke BPJS Kesehatan. “Tindakanya tidak dilakukan tetapi dibuat ada dan ditagihkan,” contohnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Kabupaten Kudus, Ardian mengatakan, kecurangan maupun korupsi dari jaman Belanda sudah ada dan kini semakin berkembang sehingga mengancam berbagai sektor. Mengenai korupsi ada tiga unsur atau kriteria, yakni kerugian negara, ketaatan hukum dan niat. “Jadi apa pun yang kita kerjakan tergantung dengan niat. Kalau niat kita baik, sebagai umat beragama yakinlah Tuhan akan menolong kita,” ungkapnya.

Kata kunci mencegah korupsi adalah selalu ingat kepada Tuhannya. Maka sebagai manusia harus sadar, jangan sombong sebagai mahkluk ciptaan Tuhan. Terkait masalah kerja harus iklas sesuai dengan standar prosedunya, tidak melanggar aturan yang sudah di tetapkan.

“Kalau semua dilakukan dengan niat baik, ikhlas dan menjalani pekerjaan sesuai aturan dan taat hukum, Inshaa Allah semua aman,” tandasnya. (Trq)

BERITA REKOMENDASI