Dampak Omnibus Law Dikaji di Unissula

SEMARANG, KRJOGJA.com – Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Unissula Semarang bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jateng dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng menyelenggarakan Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Ruang Seminar Doktor Teknik Sipil kampus setempat Kamis (20/2).

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai elemen kabupaten/kota, konsultan, akademisi, dan praktisi tersebut mendatangkan pembicara di antaranya Dr Luthfi Muta’ali dari UGM.

Menurut Dr Luthfi, RPJMD harus berbasis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pentingnya KLHS dalam RPJMD sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

“Keberadaan aturan Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD diharapkan menjadi solusi penyiapan RPJMD yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan bekelanjutan” ujar Dr Luthfi.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan adanya wacana penghapusan AMDAL di Omnibus Law, KLHS menjadi tumpuan pengendalian dampak lingkungan hidup di dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa tahapan penyusunan LKHS yaitu pembentukan tim, gambaran umum, skenario, rekomendasi dan penintegrasian.

Pembicara lain, Widi Hartanto ST MT (Kabid Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas LH) menyampaikan tentang Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS. Sedangkan Dr Siti Sumiati SE MSi, Dosen FE Unissula, menyampaikan tentang keuangan daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Ketua IAP Jateng, Dr Agung Pangarso MT menyatakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyusun KLHS sehingga bisa meningkatkan kualitas perencanaan di Jawa Tengah dan perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. (sgi)

BERITA TERKAIT