Empat ASN Pemkab Kudus Dipecat dan Turun Pangkat

Editor: Ivan Aditya

KUDUS (KRJOGJA.com)- Sanksi pemecatan dan penurunan pangkat diberikan kepada empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus. Tindakan tegas dilakukan karena keempat pegawai negeri itu dinilai tidak patuh terhadap aturan ASN atau indisipliner sehingga patut mendapatkan hukuman sesuai kadar pelanggaran.

“Surat keputusan (SK) pemecatan dan penurunan pangkat turun dari pusat pada Senin (3/2), dan sudah diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada bersangkutan pekan kemarin,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus, Catur Widiyatno, Selasa (11/02/2020).

Dua orang menerima sanksi berat dipecat dari ASN, yaitu Plt Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Ahmad Sofyan, karena tersandung kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Sofyan terkena kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2019.

Kasusnya rampung digelar di Pengadilan Tipikor di Semarang, dan telah divonis terbukti bersalah dengan ganjaran hukuman 26 bulan penjara. Sedang seorang ASN lain yang dipecat yakni Wahyu Nugroho, pegawai Tata Usaha (TU) di salah satu SMP Negeri di Kudus. Pemecatan dilakukan karena yang bersangkutan terlibat kasus kriminal dan berujung mangkir kerja.

Sementara dua ASN mendapat sanksi penurunan pangkat, yaitu Direktur RSUD Dokter Loekmono Hadi Kudus dr Abdul Aziz Achyar dan pegawai salah satu Puskesmas di Kudus yakni Sri Rejeki. Dijelaskan, untuk kasus yang menimpa dr Abdul Aziz Achyar diberikan sanksi berupa penurunan pangkat dari golongan pangkat 4C ke 4B.

Sanksi diberikan karena ada norma- norma dilanggar tentang kepatutan yang seharusnya dijaga oleh seorang ASN. Pihaknya berharap hal itu dapat dijadikan pelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang. “Aturan yang digariskan untuk seorang ASN harus dipatuhi, begitu melanggar risikonya terkena sanksi,” katanya.

Ditambahkan, saat ini pihaknya kembali mengajukan tiga orang ASN di lingkungan Pemkab Kudus ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan sanksi karena tindakan indisipliner. Sanksi diberikan antara lain karena mereka mangkir kerja dalam waktu cukup lama. (Trq)

BERITA REKOMENDASI