Fraksi Gerindra DPRD Salatiga Tuding Sekda Melanggar UU Pelayanan Publik

Editor: Agus Sigit

SALATIGA, KRjogja.com – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Salatiga menuding Sekda Salatiga, Wuri Pujiastuti melanggar aturan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tudingan ini karena berkaitan dengan pengaduan Yayasan Karantina Tahfizh Alquran Nasional (YKTN) Salatiga yang mengajukan permohonan rukar guling tanah yang tidak kunjung diproses, meski pihak yayasan telah memenuhi penyediaan tanah pengganti.

“Kami menilai dan menyimpulkan bahwa dalam masalah YKTN yang mengajukan tukar guling tanah sudah dua belum ada tindak lanjutnya dan apa sikap Pemkot Salatiga. Sekda telah melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kami butuh mengetahui progressnya seperti apa?, ” tandas juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Salatiga, Agus Pramono kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Agus lebih lanjut mengungkapkan pihaknya juga mengirim surat kepada Menpan RB di Jakarta, Mendagri, Gubernur Jateng, Ombudsman, Pj Walikota Salatiga dan pimpinan DPRD. Fraksi Gerindra mengungkap bahwa saat pelantikan Wuri Pujiastuti sebagai Sekda Salatiga pada 30 April 2021 tahun lalu, yang bersangkutan dalam sumpahnya menyatakan siap dicopot jika tak taat aturan.

“Ibu Wuri menyatakan siap dicopot jika tidak taat makanya kami sebagai fungsi pengawas meminta kepada sekda taat aturan tentang pelayan publik di Salatiga ini. Pelayanan publik tidak cepat” kata Agus Pramono.

Sekda Salatiga, Wuri Pujiastuti dihubungi KRJogja. com melalui telepon mengatakan bahwa proses tukar guling yang dimohonkan YKTN masih dalam proses oleh tim. Menurutnya sekda itu hanya koordinator.

“Ada persyaratan yang belum lengkap. Lebih jelasnya silahkan tanyakan kepada bagian aset di BPKPD, ” tandas Wuri Pujiastuti.

Ia menegaskan proses tetap jalan dan sesuai regulasi sambil menunggu pemenuhan kelengkapan administrasi. (Sus)

 

BERITA REKOMENDASI