Ganti Rugi Tak Transparan, Warga Lempar Telur Busuk Ke BPN

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL (KRjogja.com) – Proses ganti rugi jalan tol diklaim warga terkena dampak jalan tol tidak transparan dan tidak ada keterbukaan. Pembangunan jalan tol ini akan melewati 27 Desa dan tahun 2017 akan mulai pembangunan. Menurut warga Tim Satuan Kerja (SATKER) pembebasan jalan Tol yang salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum menunjukan transparansi dan keterbukaan kepada warga yang terkena jalan tol tersebut.

Warga terdampak proyek yang tidak puas akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di kantor BPN Senin (29/8). Ratusan warga yang tergabung dalam Jaringa Masyarakat Kendal tersebut menuntut agar dalam pendataan oleh tim SATKER transparan, ,menuntut adanya berita acara pendataan oleh tim penilai, menolak praktek makelar dengan mengedepankan hak masyarakat yang terkena jalan tol, ganti rugi yang layak dengan membuktikan bahwa uang memang betul-betul dari negara.

Pendamping Warga korban Jalan tol Kartika Nursapto mengatakan selama ini ada kesemrawutan dalam menangani ganti rugi, diantaranya beberapa kali adanya salah persepsi terhadap jadwal sosialisasi yang dianggap sebagai persetujuan untuk melepas hak atas tanahnya. Yang paling aneh menurutnya sudah ada penentuan harga per meter Rp. 210 ribu dan warga dengan tergesa-gesa sudah dibuatkan nomor rekening di BRI. "Saat ini yang dituntut warga adalah transparansi dan keterbuakan dan yang penting juga adalah bebas dari makelar," ujar Kartika.

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Kendal M Usman menjelaskan saat ini baru 10 persen yang tanahya dibebaskan atau baru 5 desa. Kelima desa tersebut adalah Desa Sambungsari, Desa Nawangsari Kecamatan Weleri. Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon kemudian Desa Tejorejo dan Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum. "Dari 27 Desa yang terkena jalan tol baru lima desa yang sudah selesai, lainya masih proses sedangkan target penyelesaian terhadap desa yang terkena jalan tol tahun 2016 ini," ujar Usman. (Ung)

 

BERITA REKOMENDASI