Gubernur Dukung Pencabutan Izin 7 Radio

SEMARANG, KRJOGJA.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang menindak tujuh lembaga penyiaran (LP) karena melanggar regulasi penyiaran dengan tidak bersiaran lebih dari tiga bulan.

“Saya mendukung sikap tegas KPID Jateng yang berusaha keras menguatkan marwah penyiaran di provinsi ini, harapannya dunia penyiaran berjalan optimal dalam memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada,” tegas Gubernur.

Penegasan tersebut merespons laporan Koordinator Bidang Kelembagaan Isdiyanto Isman yang mengatakan, KPID dalam kurun November 2019-Januari 2020 telah merekomendasikan pencabutan izin terhadap tujuh lembaga penyiaran kepada Menteri Kominfo.

Laporan tersebut disampaikan Isdiyanto saat KPID diterima Gubernur Jateng, di ruang kerjanya, Senin (20/1/2020). Dalam audiensi, Wakil Ketua Asep Cuwantoro MSi menyerahkan buku berisi laporan kinerja KPID periode 2017-2020. Audiensi terkait masa bakti KPID Jateng yang akan berakhir pada 7 Februari 2020.

Gubernur menegaskan, bila komisioner baru belum terbentuk pada 7 Februari, maka akan diambil kebijakan memperpanjang masa bakti komisioner lama hingga terbentuknya komisioner baru. Gubernur meminta komisioner KPID terus meningkatkan kinerja dengan merespons berbagai tantangan dunia penyiaran.

Saat menerima audiensi KPID Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo Riena Retnaningruh SH dan sejumlah pejabat OPD Pemprov Jateng.

Ditegaskan, bila tujuh radio direkomendasikan dicabut izinnya karena tidak bersiaran lebih dari tiga bulan, maka sanksi berat juga patut dijatuhkan kepada lembaga penyiaran yang siarannya menimbulkan keresahan masyarakat karena provokatif, agitatif hingga berpotensi retaknya persatuan bangsa. Siaran seperti ini patut direkomendasikan dicabut IPP-nya.

“Saya merespons langkah KPID ini karena muaranya untuk menguatkan marwah penyiaran. Saya salud bila KPID tegas dan berani dalam menegakkan regulasi penyiaran,” tegasnya.

Gubernur meminta KPID Jateng mampu membangun kreasi dan inovasi siaran kepada radio yang mampu menginspirasi masyarakat untuk mendengarkan radio, terutama kalangan milenial. Muaranya agar radio di era digital tidak redup apalagi mati.

“Saya pun siap menginspirasi, misalnya diwawancarai kawan-kawan radio tentang apa saja untuk disiarkan bersama. Ini penting untuk pencerahan dan pemberdayaan publik,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, setelah 20 November 2019 KPID merekomendasikan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap empat radio kepada Menteri Kominfo, berikutnya melalui keputusan pleno, Selasa (14/1/2020), merekomendasikan pencabutan IPP Radio Mix FM, di Rembang.

Sebelumnya, rapat pleno KPID pada 26 Desember 2019 juga merekomendasikan pencabutan IPP Radio Idola di Banyumas dan Pesona Klawing di Purbalingga.

Dasar penindakan, kata Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Tengah, Isdiyanto Isman, ketiga radio selama tiga bulan lebih tidak menjalankan kewajiban bersiaran.

Empat LP sebelumnya yang direkomendasikan dicabut IPP melalui surat tertanggal 20 November 2019, terdiri PT Radio Maliu Maheswara Kencama (Maliu FM), PT Radio Kstaria Indonesia Ing Ngalaga (Banjar Radio FM), dan PT Radio Suara Banjar Peduli (Banjar FM), ketiganya bersiaran di Banjarnegara sedangkan PT Radio Van Java bersiaran di Batang.

“Untuk Radio Mix FM, Idola dan Pesona Klawing surat rekomendasi ke Menteri Kominfo disepakati pleno akan dibawa langsung oleh tiga komisioner KPID pada pertemuan yang akan difasilitasi KPI Pusat,” jelasnya.

KPID berkoordinasi dengan KPI Pusat, tambah Isdiyanto, dilatari realitas surat KPID kepada Menteri Kominfo tertanggal 20 November 2019 hingga 14 Januari 2020 belum direspons. KPID khawatir dan menduga surat tidak sampai ke meja Menteri dimungkinkan ada yang sengaja ‘bermain’.

“Maka kami berkoordinasi dan meminta bantuan KPI Pusat untuk memasilitasi pertemuan dengan Menteri Kominfo ,” tegas Isdiyanto. (Isi)

BERITA REKOMENDASI