Indonesia Butuh Ribuan Ahli Negosiasi Hukum Laut

SEMARANG,KRJOGJA.com- Indonesia saat ini membutuhkan ratusan bahkan ribuah ahli negosiai hukum laut agar cita cita Indonesia menjadi poros maritim dunia bisa tercapai, sekaligus bisa mengamankan wilayah kedaulatan dan hak kedaulatan NKRI. 
Kebutuhan banyak ahli negosiasi ini juga karena luasnya wilayah laut Indonesia serta Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut dengan sejumlah negara tetangga.

"Perundingan batas wilayah laut antar negara bisa berlangsung tahunan, belasan bahkan puluhan tahun sehingga dibutuhkan banyak tenaga ahli negosiasi hukum laut serta harus bisa melakukan estafet keahlian dan personil di antara para ahli negosiasi karena perundingan bisa berjalan bertahun tahun tersebut. Seperti dengan Malaysia sudah berlangsung 16 tahun, Singapura 3 tahun, Vietnam 30 tahun dan lain lain yang semuanya belum berakhir " ujar Guru Besar Fakultas Hukum Undip Prof Dr Eddy Pratomo SH MA saat dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap Fak Hukium Undip di kampus Undip, Sabtu (9/3). Pengukuhan dipimpin Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum dan Ketua Senat Akademik Undip Prof Dr Soenarso.

Pada kesempatan tersebut Prof Eddy Pratomo yang juga mantan dubes Jerman ini berdasarkan pengalaman sebagai diplomat karir dan ahli negosiasi hukum laut menyampaikan formula "Pratomo Fotmula 5.10" (Lima Prinsip dasar dan 10 Pedoman Aksi untuk negosiasi) sebagai bekal dan rujukan bagi para ahli negosiasi atau tim perunding batas wilayah Indonesia dengan negara lain. 

Lima dasar tersebut yaitu sabar dan tekun, menguasai materi, senang riset dan ahli bidang sejarah, komitmen tinggi, dan tim work solid,

Menurut Pro Eddy Pratomo, Undip dalam waktu dekat juga akan mendirikan pusat kajian hukum laut dan maritim dengan bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. (sgi) 

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI