Jajanan Kaki Lima Perlu Dijaga ‘Keamananya’

SEMARANG,KRJOGJA.com- Tingginya aktivitas ibu rumah tangga di luar rumah (bekerja) menjadikan mereka lebih banyak membekali keluarganya dengan makanan jajanan dari pedagang kaki lima. Selain bervariasi, menarik, murah dan mudah didapat namun secara umum makanan buatan para ibu relatif lebih aman dan sehat. Berdasarkan sebuah penelitian, makanan jajanan (khususnya bagi anak sekolah) menyumbang 40% dari total energi anak.

“Memang banyak makanan jajanan yang berkualitas dalam kebersihan, fisik, dan mutu kimia. Namun tidak sedikit pula yang tidak sehat karena penggunaan bahan pengawet, bahan pewarna dan cara pengolahannya yang kurang sehat. Sehingga kalaupun harus mensupport keluarga dengan makanan jajajan, ibu harus pandai memilih makanan yang sehat dan tidak boleh hanya menggantungkan pada pengawasan BPOM atau dinas kesehatan saja” ujar dosen Prodi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr Nurhidajah STP MSi kepada pers di Semarang, Jumat (15/2).

Menurut lulusan S3 Ilmu Pangan UGM ini, perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penelitian dan pengabdian juga dapat memberikan edukasi masyarakat baik sebagai konsumen maupun produsen untuk bisa memilih dan membuat jajanan sehat, aman dan layak dikonsumsi. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Produsen sebisa mungkin menghindari produknya dari cemaran biologis (lalat, kecoa, tikus, bakteri, jamur, penggunaan air mentah dan air kurang bersih) serta cemaran kimia (penambahan bahan tambahan yang tidak diijinkan atau iijinkan namun penggunaannya sangat berlebihan). 

Misalnya, kata Dr Nurhidjah pewarna sintetis sakarin atau siklamat sebagai ganti gula pasir , pewarna tekstil, borax dan lain lain harus dihindari. Termasuk kemasan makanan panas dengan plastik bisa menyebabkan masuknya bahan plastik ke makanan serta dibungkus dengan kertas koran yang menjadikan tinta menempel pada makanan.

Lebih lanjut menurut Nurhidajah, penanganan keamanan makanan jajanan perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menetapkan regulasi lebih ketat terkait penjualan bahan-bahan tambahan pangan. Produsen menghindari penggunaan bahan berbahaya dan proses pengolahannya harus memperhatikan Cara Produksi Pangan yang Baik, dan masyarakat. (sgi)

BERITA REKOMENDASI