Jaksa ‘Turun’ Kampus, Minta Masukan RUU Kejaksaan

Editor: Ivan Aditya

SALATIGA, KRJogja.com- Pusat Studi Kejaksaan ‘turun’ ke kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga untuk berdiskusi dan meminta masukan dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR.

Wakil dari Kejaksaan, Yudi Kristiana (Kajari Jakarta Timur) bersama akademi Fakultas Hukum UKSW, Dr M Haryanto SH berdiskusi bersama pratisi hukum Salatiga dan sejumlah jaksa,di Gedung F Lantai 5 FH UKSW, Sabtu (12/09/2020).

Yudi Kristiana mengatakan, dalam persiapan pembahasan untuk di DPR mengenai RUU Kejaksaan, kejaksaan meminta masukan dua perguruan tinggi yakni UKSW Salatiga dan Universitas Hasanudin Makasar yang memang memiliki kerjasama sebagai Pusat Studi Kejaksaan.

“Kami datang untuk berdiskusi terhadap RUU Kejaksaan yang kini sedang dibahas di DPR RI. RUU ini merupakan inisiatif dari DPR. Hasil diskusi dan masukan dari Pusat Studi Kejaksaan yakni FH UKSW dan Universitas Hasanudin Makasar sebagai bahan kami menyiapkan argumen dalam tataran empirik maupun akademik,” tandas Yudi Kristiana.

Ia juga mengungkapkan tujuan RUU Kejaksaan ini akan mengembalikan apa yang disebut dengan Integrated Criminal Justice System atau mengembalikan sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Sementara itu, pengajar FH UKSW, M Haryanto mengatakan memang RUU Kejaksan ini perlu dibenahi untuk menyesuaikan perkembangan. Sebab, UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 sudah waktunya untuk di sesuaikan dengan keadaan saat ini.

Perubahan UU ke RUU yang baru ini sifatnya lebih memperluas kewenangan kejaksaan ke depan. Beberapa pasal yang penting di RUU antara lain, penyadapan yang selama ini diberikan wewenang kepada KPK saja, ke depan kejaksaan bisa melakukan penyadapan ketika lembaga KPK sebagai komisi sudah tidak ada.

“Kewenangan yang luas bisa memperkuat kejaksaan dalam penegakan hukum Contohnya, ketika ada korban melapor ke penyidik (dalam hal ini polisi tidak ditanggapi) maka pelapor atau korban bisa melapor ke kejaksaan, karena dalam RUU Kejaksaan nanti wewenang jaksa tidak hanya penuntutan saja,” tandas M Haryanto. (Sus)

BERITA REKOMENDASI