Kasus Kekerasan Marak, KUPI Minta Aparat Bertindak Tegas

SEMARANG, KRJOGJA.com – Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta bertindak tegas, adil dan transparan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Aparat juga diharapkan meningkatkan efektifitas pencegahan keamanan bersama komponen masyarakat dengan mengawal efektifitas sistem keamanan yang diindikasikan rawan tindakan kekerasan.

Butiran tersebut, menurut Dra Hj Jauharotul Farida, MAg, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang sekaligus Ketua LKK-PWNU Jawa Tengah, kepada KRJOGJA.com, Senin (5/3/2018),  sebagai seruan moral dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), di Masjid Istiqlal Jakarta, pada akhir Februari 2018. Seruan dikeluarkan pada 1 Maret 2018 ditandatangani oleh 138 peserta dari berbagai ormas dan profesi perempuan.

Menurut Hj Jauharotul Farida yang ikut menandatangani seruan tersebut , Indonesia sebagai negara demokratis seharusnya membuka ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut disalahgunakan oleh banyak pihak dengan memproduksi dan menyebarluaskan hoax, ujaran kebencian, pembunuhan karakter, persekusi perempuan, instrumentalisasi perempuan, hingga penyerangan fisik kepada ulama dan tokoh-tokoh agama, kelompok minoritas, dan perusakan tempat-tempat ibadah.

“Kebebasan juga disalahgunakan untuk politisasi agama demi meraih tujuan sesaat bahkan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kedamaian, persaudaraan, perlindungan kaum dhuafa, penyebaran rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Tindakan ini sebagai ancaman serius bagi persatuan Indonesia, demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya.

Menurut Hj Farida, KUPI menyerukan para kontestan Pilkada, Pileg dan Pilpres, tim sukses, para pendukung dan simpatisan agar menempatkan persaudaraan dan persatuan di atas kepentingan politik pragmatis dan tidak menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial dan sesaat.

Para tokoh masyarakat, agama, dan ormas agar mengutamakan pendidikan publik untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa serta bergandeng tangan menjaga rumah ibadah dari upaya pemecahbelahan persatuan bangsa.

Seluruh umat beragama dan anak bangsa diserukan agar merawat tradisi dan kearifan lokal yang terbukti menjadi perekat persaudaraan dan pengikat harmoni sosial di akar rumput.

Seluruh komponen bangsa agar lebih intensif membangun ruang-ruang perjumpaan antar-organisasi agar menjadi forum pengusung cita-cita dan kepentingan bersama untuk menjadi tradisi yang mapan, termasuk menjadi forum tabayyun (klarifikasi) dan Islah (rekonsiliasi) yang efektif.(Isi)

BERITA REKOMENDASI