Kasus PTSL, Mantan Lurah Banyutowo Kendal Dan Ketua Pokmas Diputus 4 Tahun Penjara

Editor: Agus Sigit

KENDAl (KRjogja.com), Sidang perkara kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kekurahan Banyutowo Kevanatab Kendal Kabupaten Kendal sampai oada babak akhir. Terdakwa IS mantan Lurah Banyutiwo dan SS Ketua Pokmas PTSL dijatuhi masing masing dengan hukuman 4 tahun dan denda 200 juta subsider 2 bulan penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Ronaldwin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dani K Daulay mengatakan kedua terdakwa telah terbukti pasal 12 huruf e Jo pasal 18 Jo pasal 55 KUHP. Kepada IS harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 5 juta atau subsider 1 bukan penjara. Sedangka SS hatis mengganti sebesat Rp. 322 Juta atau subsider 2 tahun penjara. Kepad keduanya dibebankan biaya oerkara sebesar Rp. 5 ribu.

“Atas keputusan tersebut baik terdakwa maupun kami sebagai jaksa penuntut umum menerima keputusan hakim tersebut,”ujar Dani Rabu (10/11)

Pihaknya menjelaskan kedua terdakwa telah memanfaatkan kemudahan dari pemerintah dalam kepemilikan sertifikat secara masal. Program PTSL yang bermaksud membantu membuat sertifikat sebanyak 600 bidang namun disalahgunakan oleh mantan lurah dan juga ketua kelompok masyarakat.

“Ada penggelembungan biaya PTSL yang seharusnya Rp 150.000 manjadi Rp 1.100.000 untuk sertifikat tanah daratan dan Rp 1.500.000 untuk serifikat tanah persawahan,”lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Penentuan harga dilakukan oleh mantan Lurah Banyutowo berinisial IS dan Ketua Kelompok Masyarakat berinisal SS tanpa ada pembicaraan dengan warga yang akan mengikuti program PTSL. Penentuan besarnya biaya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan program yaitu tahun 2017 sementara program PTSL dijalankan tahun 2018.

Lurah saat itu dengan beberapa anggota kelompok masyarakat (pokmas) melakukan tahapan sosialisasi hingga realisasi namun tidak membahas biaya jarena sebelumnya sudah ditetapkan.

Dari rangkain tahapan tersebut sejumlah warga yang ikut program kemudian menanyakan kepada lurah tersebut dan ketua pokmas rincian biaya PTSL namun tidak dijelaskan dan membuat warga melaporkan kejadian ke Kejaksaan Negeri Kendal.(Ung)

 

BERITA REKOMENDASI