Kejari Usut Proyek Pasar Perdesaan Mojoagung

GROBOGAN, KRJOGJA.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan mengusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, proyek senilai Rp 1,2 miliar tersebut merupkan proyek tahun 2016. Namun hingga sekarang, proyek masih juga dikerjakan.

“Untuk mengusut hal tersebut, kami menemui kesuitan karena sokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak ada di desa dan dinas terkait di Grobogan. Ternyata proyek tersebut ditangani langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sehingga kami menyurati pejabat pembuat komitmen (PPK) di kementerian agar datang ke Grobogan untuk memberi keterangan,” ungkap Kajari Grobogan Edi Handojo SH, kepada KRJOGJA.com, Kamis (14/09/2017).

Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi proyek, ditemukan ada kejanggalan.  Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir. Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan karena RAB  dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Pihaknya mengaku, sudah minta bantuan petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan untuk menyelidiki kekuatan dan volume bangunan yang ada. Saat ini, pihaknya masih dalam proses pengumpulan data dan belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi SH menambahkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara, karena data kontrak kerja belum diperoleh. Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui waktu pelaksanaan kontrak. Selain PPK, pemeriksaan akan dilakukan terhadap orang lain yang jadi subkontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

Terpisah, Kades Mojoagung Susanawati menjelaskan, pihaknya tidak sama sekali terkait proyek tersebut. “Kami hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian,” tuturnya.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan. Tidak hanya itu, luas dan jumlah kios juga tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi. (Tas)

BERITA REKOMENDASI