Kesbangpol Kendal Kumpulkan Takmir Masjid, Ini Tujuannya

KENDAL, KRJOGJA.com – Perhelatan akbar Pemilu serentak sebantar lagi akan dilaksanakan. Untuk melakukan sosialisasi kadang dilaksanakan tanpa melihat larangan ataupun tempat mana yang tidak diperbolehkan. Salah satu larangan adalah masjid karena sebagai tempat ibadah.

Untuk mewujudkan kenyamanan maka Kesbangpoi Kabupaten Kendal mengajak Takmir masjid se Kabupaten Kendal menyatakan Deklarasi Melarang Masjid Dijadikan Tempat Politik Praktis. Deklarasi diucapkan bersama pada kegiatan Rakor Masalah Strategi dan Aktual yang diadakan oleh Kesbangpol Kendal di Pendopo Kabupaten, Minggu (3/3/2019). Kegiatan ini diikuti anggota.Forkopimcam, Ketua MUI Kendal, NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, LDII, Dewan Masjid dan Takmir masjid Kecamatan.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, mengajak para takmir masjid untuk deklarasi supaya masjid tidak dijadikan kegiatan politik praktis. Hal ini demi menjaga situasi yang kondusif menjelang Pemilu Serentak yang akan berlangsung pada 17 April 2019.  Menggalang kebersamaan dan menjaga kekompakan untuk menyukseskan pemilu. "Saya minta untuk bikin sepanduk menolak tempat ibadah dijadikan tempat politik," pintanya. 

Kepala Kesbangpol Kendal, Marwoto mengatakan, mengandung takmir masjid se Kabupaten Kendal ini untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di lingkungan masing-masing menjelang pemilu. Untuk itu agar tidak menggunakan masjid untuk kegiatan politik praktis. "Deklarasi bersama untuk menolak masjid  dijadikan tempat kegiatan politik praktis itu sebagai langkah preventif supaya tidak ada kejadian seperti itu," jelasnya.

Sementara itu Ketua MUI Kendal, KH Asroi Thohir menyampaikan, bahwa Islam melarang berkata yang tidak baik, oleh karena itu menyebar berita hoax adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Dikatakan pula jika masjid dijadikan tempat untuk kegiatan politik praktis, maka bisa menimbulkan keretakan sesama jamaah. "Dalam satu masjid itu jamaahnya memiliki pilihan yang berbeda-beda, sehingga jika ada salah satu kelompok yang menggunakan untuk kegiatan politik praktis, maka jamaah lainnya tentu tidak terima, sehingga bisa menimbulkan konflik," ujarnya. (Ung)

BERITA REKOMENDASI