MA Putuskan Terbukti Bersalah, Bendahara PTSL Desa Sidomukti Dieksekusi Kejari

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL, KRjogja.com – Kasus Pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 Desa Sudomukti dengan tersangka Sug Kepala Desa, Par Perangkat desa yang juga Ketua Pokmas dan Mar Perangkat desa yang juga Bendahara Pokmas dinyatakan bebas pada Pengadilan Tipikor 26 Februari 2020 lalu. Atas keputusan tersebut Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, majelis hakim MA bernomor 2963K/PID.SUS/2020 pada 8 Desember 2020 lalu, salah satu dari ketiga tersangka dinyatakan bersalah.

Mar selaku bendahara kelompok masyarakat (Pokmas) sebelumnya dinyatakan tidak terbukti alias bebas oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, pada Keputusan MA dinyatakan bersalah. Atas keputusan dari NS tersebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal melakukan ekseksusi terhadap Mar. Perangkat Desa Sidomukti,Kecamatan Weleri ini dinyatakan terbukti bersalah atas kasus korupsi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala Kejari Kendal Ronaldwin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dani K Daulay Selasa (26/1) mengatakan Mar dinyatakan terbukti bersalah sementara Par Ketua Pokmas dinyatakan tidak bersalah dan Sug mantan Kepala Desa belum keluar keputusan MAnya.

“Kami menghormati keputusan MA meski menurut kami ada kejanggalan, karena dari ketiganya Mar mendapatkan bagian Rp.2,5 juta, sementara Sug dapat bagian Rp. 17 juta dan Pat mendapatkan Rp. 12 juta namun Mar dipidana satu tahun penjara, denda Rp 50 juta atau tiga bulan kurungan jika tidak dibayarkan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesat Rp 2,5 juta UP untuk disetor ke kas negara,” Ujar Dani.

Penarikan biaya PTSL menurut Dani tidak berdasarkan musyawarah penerima PTS di Desa Sidomukti pada tahun 2017 lalu. Besar biaya yang ditarik sebesar Rp 650 ribu dari besar biaya yang harusnya dibebabkan sebesar Rp 150 ribu.

BERITA REKOMENDASI