Patok Harga PTSL Rp 1.5 Juta, Mantan Lurah Banyutowo Ditahan

Editor: Ivan Aditya

KENDAL, KRJOGJA.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk masyarakat mendapatkan sertifikat. Meski mendapatkan kemudahan, tapi ternyata banyak dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat desa atau kelurahan.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal, program PTSL yang bermaksud membantu membuat sertifikat sebanyak 600 bidang namun disalahgunakan oleh mantan lurah dan juga ketua kelompok masyarakat. Kepala seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Kendal, Dani K Daulay mengatakan telah terjadi penggelembungan biaya PTSL yang seharusnya Rp 150.000 manjadi Rp 1.100.000 untuk sertifikat tanah daratan dan Rp 1.500.000 untuk serifikat tanah persawahan.

Penentuan harga dilakukan oleh mantan Lurah Banyutowo berinisial IS dan Ketua Kelompok Masyarakat berinisal SS tanpa ada pembicaraan dengan warga yang akan mengikuti program PTSL. Penentuan besarnya biaya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan program yaitu tahun 2017 sementara program PTSL dijalankan tahun 2018.

“Sudah ada ketentuan bahwa patokan harga yang diijinkan sebesar Rp 150.000, bisa lebih tapi harus ada kesepakatan dengan warga yang mengajukan sertifikat lewat PTSL yang terjadi di Kelurahan Banyutowo Kendal tidak demikian, sebelum pendaftaran harga sudah ditetapkan dan ini menyalahi aturan,” ujar Danny.u

Lurah saat itu dengan beberapa anggota kelompok masyarakat (pokmas) melakukan tahapan sosialisasi hingga realisasi namun tidak membahas biaya jarena sebekumnya sudah ditetapkan. Dari rangkain tahapan tersebut sejumlah warga yang ikut program kemudian menanyakan kepada lurah tersebut dan ketua pokmas rincian biaya PTSL namun tidak dijelaskan dan membuat warga melaporkan kejadian ke Kejaksaan Negeri Kendal.

“Beberapa dokumen juga sudah kami minta kepada inspektorat untuk melakukan pengecekan akan kebenarannya dan hasilnya menunjukan ada ketidaksesuaian,” lanjutnya.

Serangkaian penyidikan juga dilakukan oleh Kejaksaan negeri Kendal dan memastikan bahwa kedua pelaku telah melakukan tindakan pidana korupsi. Kepada tersangka IS dikanakan Pasal 12 huruf e junto pasal 18 UU Tipikor junto pasal 55 KUHP tentang Pungli. Subsider Pasal 5 ayat 2 junto pasal 18 UU Tipikor tentang gratifikasi. Sedangkan tersangka SS Pasal 12 huruf e junto pasal 18 UU Tipikor Subsider pasal 5 ayat 1 huruf b junto Pasal 18 UU Tipikor.

Akibat perbuatan kedua tersangka telah mengakibatkan masyarakat dirugikan. Total kedua tersangka mendapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum sebesar Rp 709.000. (Ung)

BERITA REKOMENDASI