Pelanggaran TNI Turun 60 Persen

Editor: Ivan Aditya

SEMARANG, KRJOGJA.com – Angka pelanggaran Hukum, Disiplin dan Tata Tertib (Kumplintatib) TNI di wilayah hukum Kodam IV Diponegoro pada tahun 2017 dievaluasi mengalami penurunan signifikan mencapai 60 persen. Hal ini diungkapkan oleh Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto selepas bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan Operasi Penegakan dan Penertiban (Gaktib) POM TNI di wilayah hukum Kodam IV Diponegoro, bertempat di Mapomdam IV Diponegoro, Kalibanteng Semarang, Kamis (01/02/2018).

Panglima menandaskan terjadinya penurunan angka pelanggaran secara komunlatif tersebut mengindikasikan kesadaran anggota TNI terhadap hukum, disiplin dan tata tertib semakin tinggi. "Ini menunjukkan bahwa selain pembinaan satuan berhasil, juga didukung adanya kesadaran prajurit itu sendiri untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan disiplin yang berpotensi merugikan diri sendiri, orang lain maupun satuan. Harapan kami ini bisa terus ditingkatkan sehingga angka pelanggaran makin kecil,” tegas Mayjen TNI Wuryanto didampingi Danpomdam IV Diponegoro Kol CPM Rachmad Sapari.

Pelanggaran yang menduduki peringkat tertinggi antara lain pelanggaran tata tertib berlalu lintas, desersi dan asusila. Untuk penyalahgunaan narkoba menurun tajam. Operasi Gaktib di wilayah hukum Kodam IV Diponegoro akan digelar selama setahun dengan beberapa kegiatan berupa Yustisi di lingkungan markas satuan, di jalan-jalan umum, tempat hiburan serta adanya pembinaan di lingkungan satuan.

Tujuannya menurut Pangdam IV Diponegoro untuk mmenanamkan kesadaran hukum dan menekan angka pelanggaran. Dalam Yustisi yang bakal digelar rutin dan mendadak ini, pihak Polisi Militer yang terlibat dari semua matra, AD, AU dan AL, ditambah unsur Propam atau Provoost Polri, Dinas Perhubungan, Sat Lantas, serta Provoost Satuan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjono dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam IV Diponegoro dalam upacara pembukaan Gaktib menginstruksikan  kepada personil Polisi Militer untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam menangani pelanggaran prajurit TNI. Oleh karena itu menurut Panglima TNI dituntut adanya kesamaan persepsi antara prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Propam Polri agar tercipta sinergitas dan soliditas untuk menghindari gesekan abtara aparat TNI, Polri dan masyarakat. (Cha)

BERITA REKOMENDASI