Penerbitan Sertifikat HM Perseorangan Zona Pantai Dipertanyakan

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL, KRjogja.com – Ketua LBH PETIR Semarang Zaenal Abidin mengaku merasa aneh jika ada tanah di lokasi pesisir pantai bisa disertifikatkan secara pribadi. Setiap akan terbit sertifikat harusnya dilakukan pengecekan tanah tersebut masuk kategori tanah negara atau tanah pribadi dan harus diketahui riwayatnya.

Jika itu tanah di wilayah pantai dipastikan dulu apakah itu tanah muncul atau oenambahan daratan atau tanah hiasan dan harus melalui tahapan pembahasan tidak asal menerima surat dan berkas dari desa.

Ketentuan tanah pesisir atau pantai yang bisa disertifikatkan dsn menjadi hak oribadi adalah radiis 100 meter dari bibir pantai. Sedangkan beberapa lokasi pantai kadang ada tanah bentukan baru atau penambahan lahan karena faktor alam itu merupakan tanah negara dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. “Jika kedua ketentuan radius dan penambahan luasan tanah pantai karena faktor alam yang dikategorikan sebagai tanah negara maka tidak boleh dimiliki secara pribadi, apabila dipaksakan atau dimanipulasi maka itu adalah pelanggaran,”ujar Zaenal Sabtu (22/5)

Sementara itu untuk PTSL menurut Zaenal juga Mekanisme harus jelas meski banyak kemudahan. “Mekanisme penerbitan sertifikat melalui PTSL harus diperjelas agar dalam pelaksanaanya tidak menyimpang dari aturan yang ada,”ujar lanjutnya.

Tanah zona Pesisir Pantai di Kabupaten Kendal bisa dimiliki secara pribadi dan di sertifikatkan asal ada jaminan atau keterangan dari desa yang memperkuat bahwa tanah yang dimaksud adalah miliknya. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Yudi Wiwoho Staf Pengadministrasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal saat ditemui di Kantornya. Menurutnya hal tersebut sudah biasa terjadi di wilayah pesisir asalkan dari desa menyetujui bahwa tanah tersebut memang tanahya bukan tanah milik negara.

BERITA REKOMENDASI