Penyedia Barang/Jasa Luar Kota Diwajibkan NPWP Salatiga

Editor: KRjogja/Gus

SALATIGA (KRJogja.com) – Pemkot Salatiga melalui Peraturan Walikota (Perwali) 18 Tahun 2016 yang diberlakukan mulai Mei 2017 ini mewajibkan bagi penyedia barang/jasa dari luar kota Salatiga yang melaksanakan pekerjaan bersumber dari APBD Salatiga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP-Pratama) Salatiga.

Dari keterangan yang dihimpun Krjogja.com di lingkungan Pemkot Salatiga, munculnya klausula dalam Perwali 18 Tahun 2016 ditegaskan, munculnya pewajiban ini untuk pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2017 ini. Perwali ini disebarkan kepada seluruh bagian agar setiap penyedia barang dan jasa dari luar Salatiga dan luar Kabupaten Semarang (wilayah KPP Pratama Salatiga) agar membuat NPWP Cabang setelah mendapatkan pekerjaan di Setda Salatiga.

Penjabat (Pj) Sekda Salatiga, Sri Wityowati membenarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, namun demikian pihaknya akan segera melakukan pengkajian ulang karena ini memang tidak masuk akal. “Kami akan melakukan pengkajian soal dasar hukum munculnya Perwali Nomor 18 Tahun 2016 ini. Tapi ini semua yang banyak tahu adalah  Asisten II. Memang banyak keluhan soal ini,” ujar Wityowati kepada KRJogja.com

Sementara itu Asisten II Setda Pemkot Salatiga, Daryadi kepada KRJogja.com menegaskan dengan munculnya klausul di Perwali Nomor 18 Tahun 2016 dengan mewajibkan setiap penyedia barang dan jasa dari luar Salatiga wajib membuat NPWP Cabang di Salatiga ini berawal adanya masukan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) yang sebenarnya tidak ada paksaan untuk membuat NPWP Cabang di Salatiga.

“Tidak ada paksaan, dan dalam waktu secepatnya pasal tentang pewajiban pembuatan NPWP bagi penyedia barang dan jasa dari luar kota untuk membuat NPWP cabang di Salatiga akan dihapus dan diadendum. Memang ini membuat kerancuan, pajak itu khan sudah online nasional. Sebenarnya tidak perlu ada NPWP Cabang. Ini bisa membuat kendala pembangunan ke depan di Salatiga. Payung hukum yang diatasnya juga belum ada,” tandas Daryadi kepada Krjogja.com. (Sus)

BERITA REKOMENDASI