Perusahaan Harus Berikan Upah Kompetitif

Editor: KRjogja/Gus

KENDAL (KRjogja.com) – Perusahaan saat ini dituntut untuk dapat memberikan upah yang berkeadilan atau kompetitif, untuk menghindari konflik yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dengan diterbitkannya PP Nomer 78 Tahun 2015, diharapkan turut mendukung terciptanya pemberian upah yang kompetitif tersebut.

Menurut Dewi, upah yang kompetitif akan mempertahankan pekerja dengan potensi, kualitas, dan prestasi kerja yang baik dengan tanggung jawab besar, sehingga produksi turut akan menjadi berkualitas dan konsumen menjadi lebih terpuaskan. "Dalam penetapan upah minimum, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dengan pekerja. Pekerja inginnya upah minimum yang sesuai untuk menaikkan produktivitas. Sementara pengusaha maunya ada peningkatan produktivitas dulu baru upahnya ditingkatkan. Namun permasalahan yang sering muncul yaitu skala upah yang berhimpitan antara pekerja baru dengan mereka yang lama," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kendal, Dra Dewi Diniwati, kepada KRjogja.com, Sabtu (6/8).

Pihaknya berharap agar perusahaan dapat membuat struktur dan skala upah yang jelas. Tentunya dengan memperhatikan masa kerja, golongan, jabatan, pendidikan, dan kompetensi. Selain itu, sistem pengupahan berdasarkan kinerja sangat penting untuk dilaksanakan di perusahaan. "Untuk mengetahui produktivitas pekerja, dapat diukur dengan cara transparan. Sehingga pengusaha wajib memberikan penghargaan lain diluar upah pekerja," lanjutnya.

Sementara itu, Kasi Perumusan, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnakertrans Kendal, Elvi Sahara, mengungkapkan, berdasarkan pasal 14 ayat (4) tentang PP Nomer 78 Tahun 2015, perusahaan harus melampirkan struktur dan skala upah pada saat mengajukan permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan. "Termasuk juga saat pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB). Bagi yang tidak menerapkan struktur skala upah sesuai pasal 18, akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha,"ujar Elvi. (Ung)

 

BERITA REKOMENDASI