Polri Bongkar Niaga Ilegal Solar Subsidi di Cilacap

Editor: Ivan Aditya

SEMARANG, KRJOGJA.com – Direktorat Polairud Baharkam Polri berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Bio Solar Pertamina untuk diperjual belikan tidak sesuai ketentuan. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat di Pelabuhan Sleko Cilacap, tepatnya Gudang Bongkar Muat BBM di Jalan Larang No 9 Cilacap. Selain itu Polri juga menggrebeg dan menemukan aejumlah barang bukti di Gudang Bongkat Muat BBM di Desa Nergas Kabupaten Ungaran.

Direktur Polair Korps Polairud Baharkam Polri Brigjen Pol Yasin Kosasih SIK dalam jumpa pers di Kantor Depo Pertamina Pengapon Semarang, Jumat (21/1/2022) mengungkapkan pada Rabu, 12 Januari 2022 sekira pukul 10.44 WIB menerima laporan adanya penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi berupa pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar B30 yang tidak sesuai peruntukannya di Pelabuhan Seleko Kab. Cilacap.

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Subditgakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri bersama Tim Kapal Patroli KP Anis Macan 4002 melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya 1 (satu) unit truk tanki biru putih bertuliskan PT Sinar Harapan Mulia kapasitas 8 KL Nopol W 9220 UH dan 16 KL Nopol H 8420 DC di Pelabuhan Sleko Cilacap sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar B30 ke Kapal KM Maju Abadi 7 GT 172 dengan harga industri.

Dari hasil pemeriksaan BBM jenis Bio Solar B30 tersebut berasal dari gudang yang berada di Jalan Karang No 9 Cilacap dan gudang di wilayah Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. BBM jenis Bio solar atau B30 tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU dengan harga subsidi.

Kemudian, berdasarkan pendalaman dan pengembangan yang dilakukan oleh Tim, sekitar pukul 14.17 WIB Tim Subditgakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah memeriksa gudang bongkar muat BBM jenis Bio Solar B30 yang beralamat di Jalan Karang No 9 Cilacap dan gudang di wilayah Bergas Lor Bergas Semarang yang dioperasionalkan oleh PT Sinar Harapan Mulia.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap para saksi yang berada di gudang Cilacap dan gudang di wilayah Bergas Lor Bergas Semarang bahwa fungsi gudang tersebut sebagai lokasi bongkar muat BBM jenis Bio Solar B30 dengan penanggung jawab HN dan MCF sedangkan penanggungjawab di gudang yang berada di Cilacap A. Masing-masing penanggungjawab gudang bertanggungjawab langsung kepada owner/pemilik PT. Sinar Harapan Mulia yaitu TDW.

Brigjen Pol Yasin mengungkapkan modus TDW mendapatkan BBM jenis Bio Solar B30 dengan cara membekali atau memberikan uang sebesar Rp 30.juta kepada sopir dengan mobil modifikasi untuk membeli Bio Solar B30 ke SPBU (bersubsidi). Sopir membeli Bio Solar B30 dengan memodifikasi kendaraan truk dengan menempatkan tangki di bagian belakangnya dengan bagian atasnya dengan ditutupi dengan karung-karung serbuk kayu. Selain itu dengan tangki ditutupi kain terpal.

Selain dengan truk yang tankinya disamarkan, juga memodifikasi tangki di bagian belakang mobil box, serta modifikasi mobil panther dengan menempatkan tangki dibagian tengah. Selanjutkan Bio Solar B30 besubsidi yang sudah di beli di tampung dan dikirim ke gudang yang berada di Jalan Karang No 9 Cilacap dan gudang di wilayah Bergas Lor Bergas Kabupaten Semarang.

Setelah mobil modifikasi terisi penuh selanjutnya sopir berkomunikasi dengan bagian gudang untuk melakukan bongkar BBM jenis Bio Solar B30 kobersubsidi, selanjutnya Bio Solar B30 dimaksud ditampung dalam tandon dan tanki duduk yang telah tersedia di gudang, selanjutnya setelah BBM jenis Bio Solar B30 bersubsidi berada digudang kemudian ada yang langsung dijual ke konsumen dengan harga keekonomian.

Setelah sopir melakukan pembelian, selanjutnya BBM tersebut di beli oleh PT Sinar Harapan Mulia dengan harga Rp. 6.000 – Rp. 6.100 per liter. Adapun system Pembayaran secara tunai.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, bahwa peruntukan konsumen pengguna minyak solar bersubsidi untuk sektor perikanan adalah nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT, namun faktanya PT. Sinar Harapan Mulia (SHM) telah melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar B30 yang disubsidi pemerintah kepada kapal perikanan GT 172.

PT. Sinar Harapan Mulia (SHM) telah menjalankan usaha pembelian BBM jenis Bio Solar B30 yang disubsidi pemerintah dari SPBU dan menjual kepada konsumen sektor perikanan dengan harga keekonomian / industri  sejak bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022.

HN als. Bw, MCF, TDW dan K telah ditetapkan sebagai tersangka dengan masing-masing memiliki peran. TDW selaku Pemilik/Owner PT. Sinar Harapan Mulia (SHM), HN selaku Operasional,  MCF selaku Administrasi dan Keuangan dan  K selaku Operasional.

Dari pengungkapan kasus tersebut Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah berhasil mengungkap satu sindikat jaringan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar/B30 dengan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa BBM Jenis Bio Solar sebanyak 73,7 KL, 2  unit truk tangki milik PT. SHM berkapasitas 16 KL dan 8 KL, 9 unit truk modifikasi, 1 unit mobil panther modifikasi, 36 buah penampungan solar berkapasitas 1 KL, 2  tangki duduk berkapasitas 8 KL dan 5 KL, 4 unit pompa alkon dan BBM jenis B30 sebanyak 73 KL.

Selain itu ikutdiamankan pula barang bukti berupa 1 unit laptop merk Asus berwarna putih, 1 unit Printer merk Epson L3210, 3 unit Handphone, 3 buah Stemple dan 3 buah kartu ATM dan Buku Bank

Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan illegal selama 5 (bulan yaitu sebesar ± Rp.49.950.000.000).

Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Putut Andriatno mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri beserta seluruh jajarannya, yang telah melakukan penindakan terhadap penyelewengan distribusi BBM bersubsidi di wilayah operasi PT. Pertamina Patra Niaga, Regional Jawa Bagian Tengah

PT. Pertamina Patra Niaga menurut Putut mendukung penuh upaya  yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi termasuk penindakan jika ditemukan tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penimbunan, penjualan dan pendistribusian yang tidak sesuai peruntukannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

“Kami dari pihak PT Pertamina Patra Niaga, menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada Penyidik Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selama proses tersebut berlangsung, kami akan memberikan dukungan kelancaran sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Patra Niaga,” ungkap Putut.(Cha)

BERITA REKOMENDASI