Rusunawa Pekerja Belum Diserahkan ke Pemkab

Editor: Ivan Aditya

SEMARANG (KRjogja.com) – Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Gedanganak untuk kalangan pekerja di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sejak diresmikan Februari 2016 lalu sampai saat ini aset bangunan belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemkab Semarang. Ketua Komisi  C DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mendesak agar Pemkab Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang meminta kepastian percepatan penyerahan aset bangunan yang groundbreakingnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2015 tersebut.

“Kami minta dinas terkait memastikan kapan penyerahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemkab Semarang. Sebab berkaitan dengan penarikan retribusi maupun pengelolaan lainnya. Status masih di pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa melakukan upaya strategisdi lingkungan rusunawa,” tandas Bondan kepada wartawan, Senin (05/12/2016).

Bondan juga mengungkapkan jumlah pendapatan dari retribusi sewa sempat muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemkab Semarang 2017. Tetapi karena belum diserahkan asetnya, sehingga tidak bisa dilakukan atau terpaksa dihapus atau dinolkan.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono mengungkapkan dampak dari belum diserahkan aset bangunan rusunawa di lahan sekitar 10.715 meter persegi itu, seluruh penghuni di rusunawa terbebani biaya operasional. Seperti biaya listrik, air, hingga sampah yang harus dibayar rutin tiap bulan. “Sudah ada perda soal retribusi daerah tetapi karena belum diserahkan ke pemkab yang tidak bisa untuk sementara waktu,” katanya. (Sus)

BERITA REKOMENDASI