Pembangunan Kantor Pemkot Salatiga yang Baru, Walikota Bakal ke Kemendagri

SALATIGA, KRJOGJA.com – Walikota Salatiga, Yuliyanto dan Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit berencana ke Kemendagri untuk konsultasi mengenai pembangunan gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga terpadu di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Megaproyek ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 300 miliar.

Walikota Salatiga, Yuliyanto ditemui KRJogja.com mengungkapkan anggaran sebesar itu tidak bisa serta merta dialokasikan karena akan menghabiskan anggaran APBD. Untuk mewujudkan pembangunan perkantoran terpadu tersebut harus dilakukan terobosan salah satunya melakukan pinjaman karena akan lebih efisien. Namun demikian harus meminta pengarahan dan berkonsultasi kepada Kemendagri, Kemenkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

“Pembangunan gedung perkantoran terpadu Pemkot Salatiga di JLS membutuhkan anggaran besar kurang lebih berkisar Rp 250 miliar-Rp 300 miliar. Lebih baik kami pinjam dana dan dikembalikan dengan cadangan APBD setiap tahun selama 5-6 tahun ke depan,” tandas Yuliyanto, Senin (20/07/2020).

Walikota mengatakan dari perhitungan kasar, APBD Salatiga apabila diizinkan dan tidak menyalahi regulasi, masih mampu membayar angsuran pinjaman dengan kekuatan Rp 50 miliar per tahun. “Kita lihat hasil konsultasi semoga bisa dan diizinkan. Rencana kami tahun 2021 sudah dimulai dan menempati lahan 5 hektare,” katanya.

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit menegaskan pembangunan gedung terpadu di JLS Salatiga ini memang dibutuhkan agar pusat perkantoran di Salatiga bertempat di satu lokasi yang memudahkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, tentu semuanya harus mendapatkan izin dari lembaga lebih tinggi yakni Kemendagri, Kemenkeu dan BPK.

“Payung hukum harus kami kuatkan terlebih dahulu. Sebab salah satu cara mewujudkan Gedung Perkantoran terpadu ini melalui Perda Cadangan dan harus diperdakan jangan sampai begitu pinjaman dibolehkan, Walikota dan Ketua DPRD yang baru nanti menolak. Maka harus melalui Perda, proses ini yang harus kami konsultasikan terlebih dahulu.Jabatan walikota habis tahun 2022 dan DPRD habis masa jabatan 2024. Sedangkan membayar pinjaman tahunan akan diteruskan pemerintahan yang baru,” tandas Dance Ishak Palit.(Sus)

BERITA REKOMENDASI