Soal Seleksi Curang, DPC PKB Kendal Buka Posko Pengaduan

KENDAL, KRJOGJA.com – Pelaksanaan seleksi perangkat desa yang pekan depan akan dilaksanakan memunculkan beberapa isu. Adanya beberapa spekulasi oknum yang bisa membawa dan meloloskan jadi perangkat dengan sejumlah imbalan.

Sementara itu Bupati Kendal Mirna Annisa dengan tegas mengatakan tidak ada permainan uang dalam seleksi perangkat desa tersebut. Semua melalui test terbuka dan di laksanakan oleh pihak ketuga dengan menggunakan CAT (Computer Assited Test). Semua berdasarkan rangking, siapa rangking tertinggi itulah yang diterima jadi perangkat.

Untuk menampung beberapa masukan dan barangkali ada kecurangan DPC PKB Kendal membuka posko pengaduan terhadap pelanggaran dalam seleksi perangkat desa. Posko pengaduan dibuka di Kantor DPC PKB Kendal Jalan Soekarno Hatta Nomor 98 Kendal.

Ketua DPC PKB Kendal M Makmun kepada media Selasa (12/12/2017) mengatakan, pihaknya menyambut baik terbitnya Perbup Nomor 51 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perbup tersebut dinilai sudah mendekati  sempurna. Mekanisme dan tahapan seleksi diatur secara jelas.

"Menyikapi adanya isu-isu yang beredar saat ini, kami membuka posko pengaduan terhadap pelanggaran seleksi perangkat desa. Posko itu bertujuan memfasilitasi aduan masyarakat terkait temuan kecurangan dalam proses seleksi," ujar Makmun.

Dijelaskan, posko itu terbuka untuk umum dan akan dibuka hingga H. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran, bisa mengadukan ke DPC PKB Kendal. PKB akan membantu untuk menindaklanjutinya. "Kami akan memproses aduan yang disampaikan dan membantu melalui LBH milik PKB Kendal," tambahnya.

Posko tersebut akan dibuka hingga Minggu 24 Desember 2017 atau H+7 setelah pelaksanaan tes yang akan dilaksanakan 17 Desember mendatang. Posko buka setiap hari pada jam kerja. Selain itu mereka memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi bagi warga yang ingin mengadu di luar jam kerja.

"Pada jam kerja kami menyiapkan staf untuk menerima laporan. Warga jika menemukan temuan pelanggaran, jangan takut untuk melaporkannya. Kami siap menampung dan menindaklanjuti temuan tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Kendal ini. (Ung)

BERITA REKOMENDASI