Teliti Perairan Pesisir, Nuswantoro Raih Doktor Ilmu Hukum Undip

SEMARANG,KRJOGJA.com- Berawal dari kesenangannya memancing di laut, dosen Fakultas Hukum Undip Nuswantoro Dwiwarno SH MH tergugah kondisi kehidupan masyarakat nelayan tradisional di pesisir.

Ketertarikannya itulah yang akhirnya mengantarkan mantan Kepala Humas Undip Periode 2015-2019 itu meraih Doktor di bidang hukum laut dan pesisir.
Dalam sidang tertutup yang diselenggarakan Jumat (30/8/2019), Dr Nuswantoro berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan 7 tim penguji (profesor dan doktor) dari Undip dan penguji eksternal, pakar hukum laut dari Unair.

Kepada pers di kampus Undip Senin (2/9/2019), penelitian disertasi dibawah bimbingan promotor Prof Dr Lazarus SH MHum tentang rekonseptualisasi hak pengusahaan menjadi izin pengelolaan wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2014, dalam tataran implementasi harusnya tidak sekedar ganti baju. Tetapi sebaiknya ada nilai filosofis dan kondisi sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang diberikan mandat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Hal ini terkait dengan political will pemerintah untuk merangkul masyarakat nelayan di setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan pesisir, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk dalam pengertian ini, masyarakat nelayan tradisional yang tersebar di seluruh pesisir Nusantara yang pastinya akan terimbas akibat kebijakan pemerintah tersebut. Demikian pula pemberlakuan UU No 1 tahun 2014 sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perairan pesisir, menurut saya perlu harmonisasi dengan beberapa undang-undang yang lain, sehingga tidak tumpang tindih yang berimbas pada konflik kepentingan antar lembaga pemerintah yang mengelola pesisir” ujar Dr Nuswantoro yang juga pernah menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Semarang (2003-2005) dan KPU Provinsi Jateng (2008-2013).

Yang tidak kalah penting, tambah Nuswantoro yang juga lulusan S1 dan S2 Hukum Undip ini, adanya mekanisme keterlibatan masyarakat nelayan di setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut pesisir, karena merekalah yang pertama kali terkena imbas kebijakan tersebut.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Dr Retno Saraswati SH MHum merasa puas dan bangga atas bimbingannya, karena dapat memperkuat jajaran pakar hukum laut yang ada di Fakultas Hukum, Undip. “Promovendus setahu saya punya jaringan luas, oleh karenanya saya berharap beliaunya mau terus mengembangkan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan Undip, khususnya” terang guru besar HTN yang juga sebagai Co-Promotor disertasi Nuswantoro ini. (sgi) 

 

 

BERITA REKOMENDASI