Tes Perangkat Desa Diduga Banyak Kecurangan, Terancam Dibatalkan

KENDAL, KRJOGJA.com – Hasil Tes Seleksi perangkat desa bagi 249 desa terancam batal. Hal itu menyusul ditemukannya sejumlah dugaan kecurangan dari aduan-aduan panitia desa yang masuk. Aduan tersebut masuk ke Komisi A dan para Kepala Desa selaku penyelenggara tes. Beberapa aduan diantaranya adanya jumlah soal yang dikerjakan saat tes. Dimana ada yang jumlahnya sedikit sementara lainnya banyak.

Selain itu hasil atau nilai yang tidak lansung keluar. Bahkan ada beberapa nilai tidak ada yang keluar, sehingga banyak peserta yg mengajukan protes ke panitia. “Banyak aduan dari desa-desa melalui paguyuban kepala desa yg disampaikan ke komisi A. Jadi kalau kami melihat ada permainan dalam tes seleksi perangkat desa ini,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin Minggu (17/12/2017) malam.

Ada pula temuan dugaan kecurangan dimana ada salah satu peserta yang izin meninggalkan ruangan tapi mendapatkan hasil tes dengan nilai tertinggi. Selain itu ada pula tes yang sedianya online namun dikerjakan secara offline dan manual. Tapi hasilnya nilainya juga tinggi.

“Kami akan menyelidikinya apakah memang benar aduan ini. Jika benar maka akan kami kawal meskipun keputusannya ada di desa selaku penyelenggara,” tandasnya. Jika memang benar ada kecurangan, maka hasil dan tes bisa dibatalkan. Besar kemungkinan akan lakukan tes ulang dengan pihak ketiga yang berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal Mirna Annisa mengaku sangat prihatin. Ia mengatakan hal sama jika banyak aduan yang masuk ke dirinya sejak selesainya tes usai digelar.

“Kami prihatin, tapi keputusannya tetap ada pada desa selaku penyelenggara. Kami pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja,” tuturnya.

Ia mengaku banyak menerima aduan tes yang tidak melihat kalimat serentak. Padahal sedianya tes tidak dibagi persesi dan hasil langsung bisa keluar. “Ini malah ada peserta yang izin keluar dan bisa mengulang tanpa pengawasan,” katanya.

Sebagai Bupati pihaknya akan menunggu laporan dari desa selaku penyelenggara dan panitia berdasar audit inspektorat. Sebab kegiatan ini menggunakan anggaran negara. “Kalau ada kecurangan itu sama saja saya melukai hati masyarakat. Karena komitmen awal adalah transparan untuk perubahan,” tambahnya.

Mirna mengaku sama sekali belum pernah bertemu atau komunikasi dengan LPMP selaku pihak ketiga pelaksana tes CAT. “Saya mengajak seluruh masyarakat dan peserta untuk fair dan sportif. Silahkan laporkan ke panitia desa jika memang ada kecurangan,” imbuhnya. (Ung)

 

BERITA REKOMENDASI