Upaya Pelemahan KPK Patut Ditolak

SEMARANG, KRJOGJA.com – Upaya pelemahan KPK melalui hak angket DPR patut ditolak. KPK dengan kewenangan extra ordinary saja belum mampu menekan perilaku korupsi. Apalagi bila kewenangan tersebut seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) diamputasi.

"Faktanya, KPK bekerja keras saja korupsi tak ada tanda berkurang, justru kecenderungan korupsi secara desentralisasi makin merajalela. Modus dan angkanya pun kian nggegirisi. Sebut saja kasus e-KTP yang mencapai Rp 2,3 triliun serta kasus-kasus besar lainnya," kata Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof Dr Ahmad Rofiq MA menjawab KRJOGJA.com, Sabtu (16/9/2017).

Menurutnya, saat ini rakyat semakin berharap kepada KPK untuk tak surut dalam pemberantasan dan penghilangan perilaku korupsi. Maka idealnya kewenangannya harus ditambah bukan malah terancam dikebiri.

Prof Rofiq yang juga Wakil Ketua Umum MUI Jateng menegaskan, kasus e-KTP belum tuntas, disusul sederet pelaku dugaan korupsi yang tertangkap melalui 'Safari OTT' KPK. Sejak April 2016 hingga September 2017, sebanyak 11 Kepala Daerah terjaring OTT.

Kepala daerah yang tertangkap OTT dari Jateng, Bupati Klaten Sri Hartini terkait kasus suap promosi jabatan dan Walikota Tegal Siti Masitha kasus suap pembangunan UGD RSUD Kareinah Tegal.

Menurut Prof Rofiq, dua kepala daerah asal Jateng yang terjaring ini, sungguh disayangkan. Di tengah Gubernur Ganjar Pranowo mengusung dan menjabarkan motto "Ora Ngapusi Ora Korupsi" malah dua kepala daerahnya terjaring OTT. Apalagi Walikota Tegal juga sedang mempersiapkan maju dalam putaran pilkada 2018.

"Boleh jadi para terduga korupsi yang lain masih aman karena belum mendapat giliran OTT. Ini fenomena gunung es yang memperihatinkan. di permukaan tampak kecil atau hanya beberapa saja, tapi sebenarnya di dalamnya besar. Jangan-jangan fenomena budaya "setor" dari proyek hingga kini masih belum berubah, meski regulasinya sudah baik," sorotnya.

Menurut Prof Rofiq, ini sebagai implikasi negatif pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat yang membutuhkan ongkos politik tinggi. Mulai dari "mahar" politik, "walimah" politik, nafkah politik dan ubo rampe politik lainnya, seperti THR politik, yang jumlahnya besar.

Prof Rofiq menyatakan miris atas pemberitaan OTT di media massa. Anak-anak dan generasi muda dipastikan membaca dan menyaksikan berita tersebut. Apalagi ada tahanan OTT berbaju rompi warna orange juga tampak tenang dan senyum-senyum. "Semoga anak-anak kita punya kecerdasan hati dan intelektual, untuk bisa memilih dan memilah yang perlu diikuti dan yang dihindari," harapnya. (Isi)

KPK

BERITA REKOMENDASI