Walikota Tolak Teken KUAPPAS 2019, Aksi Balas Dendam-kah?

Editor: KRjogja/Gus

SALATIGA, KRJogja.com – Walikota Salatiga, Yuliyanto menolak menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran dan belanja APBD Salatiga 2019 pada rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Salatiga, Minggu (2/12/2018) malam hari.

Dari informasi yang dihimpun Krjogja.com, saat disodori nota kesepakatan KUAPPAS tersebut bersama Ketua DPRD Salatiga, Teddy Sulistio, Walikota Yuliyanto hanya diam dan tidak bersedia bertandatangan. Diduga sikap ini dilakukan walikota lantaran alokasi anggaran untuk penyehatan PD BPR Bank Salatiga tidak disetujui dan didrop oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Salatiga.

“Walikota memang menolak bertanda tangan karena berkeinginan agar PD BPR Bank Salatiga disehatkan melalui dana penyertaan modal. Tetapi tidak disetujui,” tandas Kabag Humas Pemkot Salatiga, Jumiarto kepada Krjogja.com, Senin (03/12/2018).

Ditanya apa langkah selanjutnya, Jumiarto mengatakan sampai Senin (03/12/2018) belum ada tindak lanjut apapun, pihaknya masih menunggu perkembangan. “Belum ada tindak lanjut,” tandas Jumiarto.

Anggota Banggar DPRD Salatiga, M Kemat menyikapi penolakan tandatangan oleh Walikota Salatiga ini mengatakan, bahwa pihaknya akan berembuk bersama dengan Banggar dan DPRD untuk mencari solusi dengan masalah ini. Sebab, akan berdampak dengan sanksi terhadap lembaga. Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat apabila ada kesepakatan di DPRD, dewan akan menghadap Gubernur Jawa Tengah dan Kemendagri untuk berkonsultasi dengan gagalnya penyusunan APBD 2019. Sehingga apabila ada sanksi tidak menerima gaji, agar ditimpakan kepada pihak Walikota. “Kami akan mencari solusi agar anggota DPRD tetap meneri gajian dan tidak ada sanksi. Karena menurut saya adalah kesalahan tim anggaran dan Walikota,” tandas M Kemat kepada Krjogja.com, Senin (03/12/2018). (Sus)

BERITA REKOMENDASI