125 Warga Sukoharjo Binaan Rutan Kelas 1A Solo Tetap Didata

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebanyak 125 warga Sukoharjo diketahui menjadi narapidana dan mendekam di rumah tahanan (Rutan) Kelas IA Solo karena terjerat kasus hukum. Terkait kondisi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo akan melakukan pencocokan data untuk melindungi hak pilih mereka dalam Pemilu 2019 yang digelar April mendatang. Proses pemilihan sendiri akan mereka ikuti di tempat pemungutan suara (TPS) setempat di dalam Rutan Kelas 1A Solo.

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, Selasa (5/2) mengatakan, sudah mengetahui adanya data sebanyak 125 warga Sukoharjo yang mendekam di Rutan Kelas 1A Solo karena masalah hukum. Mereka kemungkinan besar sampai pelaksanaan pencoblosan pemilu 2019 pada 17 April mendatang belum bisa bebas. Meski begitu koordinasi akan terus dilakukan KPU Sukoharjo dengan instansi terkait lainnya khususnya pihak Rutan Kelas 1A Solo agar mereka bisa ikut berpartisipasi menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Sebanyak 125 warga tersebut diketahui sudah melakukan perekaman data dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Mereka kemungkinan besar juga sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019. Kepastian tersebut juga diketahui setelah KPU Sukoharjo mengirimkan petugas ke Rutan Kelas 1A Solo untuk melakukan pendataan dan pengecekan.

"Petugas kami ke Rutan Kelas 1A Solo juga untuk pencocokan data memastikan ada warga asal Sukoharjo disana sudah rekam data KTP-el dan sudah terdata dalam daftar pemilih pemilu 2019," ujarnya.

Proses tersebut sengaja dilakukan KPU Sukoharjo untuk melindungi hak pilik sebanyak 125 warga yang mendekam di Rutan Kelas 1A Solo. Sebab posisi keberadaan mereka sekarang jauh dari tempat tinggal dan daerah asal di Sukoharjo.

Secara teknis nantinya penggunaan hak pilih sebanyak 125 warga Sukoharjo di Rutan Kelas 1A Solo berbeda dengan pemilih pada umumnya. Mereka tetap akan mencoblos di dalam atau disekitar lingkungan Rutan Kelas 1A Solo dan tidak di TPS pada umumnya. TPS kemungkinan akan disediakan khusus di rutan.

"Apabila dalam pendataan dan pencocokan sebanyak 125 warga Sukoharjo itu akan menggunakan hak pilih maka KPU Sukoharjo akan menerbitkan formulir A5 sebagai kartu pemilih," lanjutnya.

Formulir A5 memiliki fungsi sama dengan pemilih pemilu lainnya sebagai kartu atau tanda untuk memilih. Pembagian formulir A5 sendiri akan dilakukan menunggu semua proses persiapan selesai dsn memastikan data pemilih pemilu terlebih dahulu.

Apabila dalam proses yang dilakukan KPU Sukoharjo ditemukan narapidana asal Sukoharjo yang mendekam di Rutan Kelas 1A Solo belum rekam data dan mencetak KTP-el maka akan dikomunikasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo.

Sesuai aturan pemilih minimal sudah melakukan rekam data KTP-el agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu. Selanjutnya warga atau pemilih tersebut tinggal melakukan pencetakan KTP-el di kantor Dispendukcapil Sukoharjo. Namun apabila hanya baru melaksanakan rekam data dan belum melakukan pencetakan KTP-el maka Dispendukcapil Sukoharjo bisa memberikan surat keterangan (suket).
 
Kepastian soal kartu identitas kependudukan wajib dilakukan semua pemilih pemilu tidak terkecuali narapidana. Sebab kartu tersebut sangat berguna bagi pemilih itu sendiri maupun petugas Rutan Kelas 1A Solo dalam pelaksanaan pemilu 2019.

KPU Sukoharjo sendiri sudah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pemilu 2019. Salah satunya berkaitan dengan data pemilih pemilu. Pada pemilu 2019 sesuai data dari KPU Sukoharjo diketahui jumlah pemilih berkurang sebanyak 3.398 orang pemilih.

Data sebelumnya jumlah pemilih pemilu ada sebanyak 672.944 orang. Namun pada saat penetapan menjadi 669.546 orang. Perubahan data pemilih terjadi karena mengikuti kondisi perkembangan mengingat terus berubah disebabkan beberapa faktor seperti meninggal dunia, pindah rumah atau alamat kependudukan dan lainnya.

Data jumlah pemilih sangat diperlukan bagi KPU Sukoharjo karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan logistik pemilu seperti surat suara. Selain itu juga untuk pemenuhan petugas sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilu. (Mam)

 

 

BERITA REKOMENDASI