14.116 peserta PKH Dicoret

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mencatat sebanyak 14.116 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak Januari 2019.

Data tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi petugas pendamping PKH di 17 kecamatan setelah meninjau langsung kondisi mereka yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, pencoretan dilatarbelakangi peserta tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT).

“Terdapat 33.987 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Karanganyar. Hasil verifikasinya, 14.116 keluarga dicoret dari PKH. Kemudian 5.000 lainnya tidak masuk BDT,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Agus Heri Bindarto kepada KR

, Rabu (23/10).

14.116 keluarga yang tak lagi dapat menerima bantuan PKH itu karena tidak memenuhi komponen persyaratan, tergolong mampu, sudah mandiri, pindah domisili, penerima ganda dan ada yang orangnya tidak ditemukan.

Ia menekankan syarat penerima PKH diantaranya wajib memiliki anak bersekolah, memiliki balita, ibu hamil, anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH rutin mengkroscek situasi terkini.

Sedangkan terkait penonaktifan 5.000 keluarga dari BDT, Agus mengatakan mereka ketahuan sudah mampu secara finansial dan mengundurkan diri secara mandiri dari penerima bantuan sosial. Dikatakan Agus, penetapan BDT oleh Kementerian Sosial dilakukan setahun dua kali, sehingga Dinsos bisa mengusulkan perubahan data selama enam bulan sekali. Pihaknya mengusulkan 91.277 keluarga dimasukkan data base keluarga miskin oleh Kementrian Sosial. Dari jumlah itu, disetujui 88.037 keluarga.

“Namun yang disetujui itu masih diklasifikasi. Ada desil 1, 2 dan 3 yang menunjukkan dia miskin seperti apa. Sistem yang menentukan hal itu,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Sari Widodo meminta Dinas Sosial mencermati keberadaan para pendatang. Biasanya, mereka kesulitan mengakses bantuan di masa transisi pengurusan administrasi kependudukan.

“Migrasi kependudukan juga menjadi kendala tersendiri dalam pendataan. Dinas Sosial perlu lebih berkoordinasi dengan Catatan Sipil. Tenaga sosial kecamatan juga perlu jeli,” katanya. (Lim)

BERITA REKOMENDASI