2 Tahun Berpolemik, Bangunan Liar Dibongkar

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato memastikan bangunan liar di jalan lingkar Kelurahan Blumbang, Tawangmangu telah dibongkar. Bangunan itu selain berdiri di atas saluran air juga mencaplok aset pemerintah. 

"Pemkab bertindak tegas. Tidak ada pengecualian. Diakui, tarik ulur cukup lama. Sampai dua tahun sejak pelanggarannya dilaporkan pada 2017," kata Kepala Satpol PP Kurniadi Maulato kepada wartawan.

Pembongkaran dilakukan tim Satpol PP dengan disaksikan pemerintah kecamatan setempat, Lurah Blumbang Santoso, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat sekitar pada Selasa (26/2). Backhoe diturunkan untuk menggempur bangunan permanen dua lantai itu. Kurniadi mengatakan, 84 personel dikerahkan untuk mengamankan eksekusi penertiban bangunan liar.

Dia menceritakan, pemilik bangunan asal Blumbang Kidul Rt 02/Rw III Kelurahan Blumbang, Wagino menolak membongkarnya secara mandiri. Ia mencaplok jalan milik Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas bangunannya. 

"Hak kepemilikan tanah seharusnya 28 meternpersegi.  Dari hasil pengukuran oleh BPN dan instansi terkait, ternyata luas bangunan yang didirikan bangunan 54 meter persegi. Sehingga sebagian bangunan yang didirikan melebihi atas kepemilikan tanahnya. Sebelumnya sudah dilakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Tetapi tidak ada keputusan. Selanjutnya Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait, sesuai SOP penertiban, telah melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan menggunakan alat berat," katanya. 

Lebih lanjut dikatakan, pembongkaran bangunan liar sudah sesuai dengan Perda Provinsi Jateng dan Kabupaten Karanganyar. Antara lain Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sepadan Jalan dan Bangunan, Perda tentang Bangunan dan Perda Kabupaten Karanganyar tentang Ketentraman dan ketertiban umum. 

Camat Tawangmangu, Rusdiyanto mengatakan pemilik bangunan liar berencana membuka usaha. Namun terhambat perizinan karena bangunannya ilegal. 

"Kami mengimbau masyarakat tertib dalam bermukim maupun berwirausaha. Mediasi di kasus ini cukup lama. Pemerintah sudah memperingatkan secara tertulis sampai tiga kali," katanya. (Lim)
 

BERITA REKOMENDASI