45 Anggota DPRD Sukoharjo Sah Menjabat

Editor: KRjogja/Gus

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebanyak 45 anggota DPRD Sukoharjo terpilih hasil Pemilu 2019 resmi dilantik dan menjabat periode 2019-2024. Pengambilan sumpah dan pelantikan digelar di gedung DPRD Sukoharjo dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Haryadi, Senin (9/9). Pada kegiatan tersebut juga sekaligus ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo sementara.

Sekretaris DPRD Sukoharjo Basuki Budi Santoso mengatakan, pelantikan anggota DPRD Sukoharjo periode 2019-2024 atau sesuai hasil Pemilu 2019 digelar di gedung dewan lama di Jalan Veteran, Jetis, Sukoharjo. Sebanyak 45 orang anggota dewan hadir dan secara resmi sah setelah diambil sumpah dan dilantik.

Pengambilan sumpah dan pelantikan sebanyak 45 anggota DPRD Sukoharjo dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Haryadi. Kegiatan digelar juga setelah ada surat keputusan sah dari gubernur. Usai dilantik maka dilakukan penunjukan pimpinan sementara DPRD Sukoharjo.

Dalam pelantikan juga diumumkan Ketua DPRD Sukoharjo sementara Wawan Pribadi dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dari Partai Gerindra. Keduanya memimpin jalannya rapat paripurna pertama usai prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan anggota dewan.

"Sebanyak 45 anggota DPRD Sukoharjo secara resmi sah menjabat setelah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan," ujarnya.

Usai pelantikan nantinya masih akan dilakukan pengisian kelengkapan perangkat dewan. Sebab setelah ini ada tahapan posisi sebagai ketua dan wakil ketua definitif, pembentukan fraksi dan pembagian anggota komisi.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, bahwa berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, daerah telah memperoleh wewenang dan hak seluas luasnya dalam mengatur dan menguru sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat. Adanya hak wewenang dan kewajiban yang demikian luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah inilah tentunya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemandirian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada hakikatnya DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini dapat dimaknai bahwa DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hubungan kemitraan sejati antara anggota DPRD dengan kepala daerah merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"DPRD adalah mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing masing," ujarnya. (Mam)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI