76 Warga Terancam Terisolasi Parapet

SOLO (KRjogja.com) – Keinginan warga bantaran Bengawan Solo untuk memperoleh akses jalan ketika rumah mereka terisolasi parapet, dipastikan kandas. Pasalnya, bangunan tembok tebal menjulang penahan luapan air Bengawan Solo, tak mungkin terdapat sela untuk akses warga bantaran yang masih berada di dalam parapet. Pun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap akan memulai membangun parapet sepanjang 6 kilometer dari Mojo hingga Jurug pada awal November.

Kerenanya, warga bantaran yang telah memperoleh uang ganti rugi, diminta segera membongkar rumah dan berpindah ke lokasi lain. Sedangkan warga yang belum memperoleh ganti rugi karena persoalan administrasi, seperti legalitas sertifikat, jelas Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjawab wartawan, di Balaikota, Sabtu (24/9/2016), Pemkot Solo aan memfasilitasi agar proses pengosongan lahan bantaran segera tuntas.

Hingga saat ini, masih tersisa sekitar 76 bangunan bersertifikat Hak Milik (HM), dengan rincian 34 unit rumah di Kelurahan Sangkrah, 16 bangunan di Semanggi, dan 26 bangunan di Sewu. Sedangkan ribuan warga lain, baik tanpa legalitas ataupun pemegang sertifikat HM, telah direlokasi sejak tahun 2009 silam. "Nanti kita bantu penyelesaian terbaik, tetapi untuk permintaan akses jalan, ta mungkin diluluskan," tegas pria bersapaan akrab Rudy ini.

Hampir semua warga yang saat ini masih bertahan di bantaran, menurut Rudy, sebenarnya bersiap untuk berpindah ke lokasi lain. Kalaupun masih ada ganjalan, hanya sebatas besaran ganti rugi bangunan yang ditetapkan senilai Rp 8,5 juta. Sebenarnya bukan ganti rugi bangunan, jelas Rudy, namun lebih sebagai bantuan uang pindah, dan nominal tersebut ditetapkan berdasar appraisal tahun 2007.

Bisa saja, perhitungan tersebut saat ini sudah tidak sepadan lagi dengan perkembangan nilai rupiah, sehingga tetap terbuka ruang untuk melakukan perhitungan ulang dengan menyesuaikan kondisi terakhir. Meski begitu, kemungkinan melakukan appraisal ulang akan dibicarakan bersama dengan warga, sebab perhitungan berdasar harga riil di lapangan, justru akan berdampak negatif bagi warga. "Tanah di sepanjang bantaran Bengawan Solo saat ini sudah tidak memiliki nilai lagi, sehingga jika dijadikan patokan perhitungan ulang, nilai kompensasi justru jatuh dibanding taksiran ttahun 2007," jelasnya. (Hut)

 

BERITA REKOMENDASI