Anggota FPDIP Desak BPNT Diganti Bantuan Tunai

Editor: Agus Sigit

SRAGEN, KRJOGJA.com – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR RI, Paryono mendesak pemerintah mengubah skema pemberian bantuan sosial (bansos) bantuan pangan non-tunai (BPNT) menjadi bantuan tunai. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI dapil Jateng IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri) ini, bantuan berupa uang tunai saat ini lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan sembako. Uang tunai tentunya dapat dibelanjakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing. “Kebutuhan masyarakat tidak hanya sembako. Apalagi saat pandemi seperti ini, kadang warga butuh untuk beli obat, vitamin atau lainnya,” ujar Paryono usai mendampingi Mensos, Tri Rismaharini di Sragen, Jumat (20/8).

Menurut Paryono, bantuan untuk keluarga miskin ini lebih bermanfaat jika dalam bentuk uang karena kebutuhan antara satu keluarga dengan keluarga lain mungkin beda. “Jika dalam bentuk uang, tentunya penerima bantuan bisa memilih untuk membelanjakan barang sesuai kebutuhannya saat itu,” jelas Paryono.

Paryono menilai, bantuan sosial berupa sembako juga rentan terjadinya penyelewengan pengadaan. Penyaluran sembako hanya akan menjadi ajang pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan di tengah krisis pandemi. “Penyaluran sembako tentunya akan melewati proses pengadaan lewat tender yang pasti akan dimenangkan oleh para kontraktor besar,” tandas pria yang pernah menjabat Wabup Karanganyar ini.

Pembagian bantuan uang tunai, tambahnya, juga akan berpengaruh pada perekonomian di daerah karena masyarakat memiliki daya beli. “Makanya kami minta sebaiknya pemerintah mengubah skema bantuan sosial menjadi uang tunai. Tadi juga sudah kami sampaikan ke Ibu Mensos dan ada arah seperti itu, menunggu audit dari BPKP, tambahnya.

BERITA REKOMENDASI