Badan Geoparsial Minta Daerah Lengkapi Peta Dasar

SOLO (KRjogja.com) – Peta dasar maupun peta tematik Indonesia semakin memadahi untuk dijadikan dasar dalam perbaikan maupun revisi tata ruang bagi seluruh pemerintah kota/kabupaten di tanah air. Dengan adanya perbaikan tata ruang berdasarkan peta Badan Informasi Geoparsial (BIG) akan memberikan kemanfaatan perekonomian daerah.

Program perbaikan tata ruang berdasar peta BIG akan muncul gambaran yang jelas tentang wilayah hutan maupun suatu wilayah yang sudah berijin dan belum berijin. Diharapkan pada 2018 secara lengkap pembuatan peta tematik sudah selesai. Ada sekitar 80 tematik yang digarap 19 lembaga.

"Informasi kepastian hukum tentang pemanfatan lahan sangat dibutuhkan investor. Karena investor tidak ingin mengeluarkan dana kemudian tak mendapatkan ijin lahan," jelas Dr Priyadi Kardono MSc, kepala BIG kepada wartawan.

Dia mengakui selama ini masih ada tumpang tindih perizinan antara pemerintah kota/kabupaten dengan lembaga yang lain. Namun, optimistis perbedaan itu dikemudian hari bisa disamakan melalui sinkronisasi. Dengan  sinkronisasi akan terlihat mana yang terjadi perbedaan. Hanya yang kadang menyulitkan ada kepentingan politik untuk menutup informasi yang telah ada.

"BIG mendorong seluruh daerah menjadi simpul pemerintah pusat dalam melengkapi peta dasar maupun peta tematik Indonesia. Ini sebagai langkah untuk mengatasi adanya kebijakan pemangkasan anggaran. Karena BIG masih harus mensodialisasikan ke daerah."(Qom)

BERITA REKOMENDASI