Bakal Dibahas, UMK Solo Diusulkan Rp 1.668.700

SOLO, KRJOGJA.com – Upah Minimum Kota (UMK) Solo tahun 2018, diusulkan sebesar Rp 1.668.700 per bulan, atau naik sekitar 8,71 persen dibanding UMK tahun 2017 sebesar Rp 1.534.985. Besaran UMK tahun 2018, mengikuti rumus sebagaimana dituangkan dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 dengan memperhitungkan inflasi nasional (September 2016-September 2017) sebesar 3,72 persen serta pertumbuhan ekonomi nasional (September 2016-September 2017) sebesar 4,99 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Agus Sutrisno, menjawab wartawan, di kantornya, Selasa (31/10/2017) mengungkapkan, seluruh elemen Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang terdiri perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh, menyepakati besaran UMK Solo tahun 2018 sebesar Rp 1.668.700 per bulan. Angka tersebut diperoleh dari pertambahan UMK tahun 2017 sebesar Rp 1.534.985 ditambah rasio kenaikan sebesar 8,71 persen, hingga ketemu angka Rp 1.668.682, lalu dibulatkan menjadi Rp 1668.700.

Penetapan besaran UMK tahun 2018, jelas Agus, memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang didasarkan pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), hingga sering memunculkan perdebatan diantara anggota DPK, terutama kalangan perwakilan pengusaha dengan buruh. Penetapan UMK tahun 2018, menggunakan rumus sebagaimana ditaungkan dalam PP Nomor 78 tahun 2015, sehingga tidak didahului dengan survei KHL sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Rencananya, besaran UMK Solo tersebut akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh penetapan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo, Hudi Wasisto, mengungkapkan, kalangan buruh sebebarnya menginginkan kenaikan UMK pada kisaran 10 hingga 12 persen, sesuai dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok yang rata-rata pada kisaran angka tersebut. Belum lagi kenaikan tarif dasar listrik yang mencapai 100 persen, sehingga kenaikan UMK sebesar 8,71 persen, sebenarnya belum sepadan dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup di pasaran.

Hanya saja, menurut Hudi, keinginan kalangan buruh tersebut sulit untuk direalisasikan, karena pemerintah telah menetapkan rumus perhitungan UMK 2018 yang mesti disepakati bersama. Meski begitu, dia mengisyaratkan, besaran UMK itu debrlakukan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dengan status lajang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala Upah.

Dalam hal ini, pengusaha wajib memberikan gaji kepada karyawan dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi. Dia berharap, struktur skala upah yang dibagi dalam berbagai formula tersebut, dalat diaplikasikan, sehingga tak terjadi model pukul rata, dalam arti seluruh pekerja diberikan gaji sesuai UMK tahun berjalan, tanpa memeprtimbangkan aspek masa kerja misalnya, ataupun pendidikan, kompetensi dan sebagainya. (Hut)

 

BERITA REKOMENDASI