Bakal ‘Pindahan’, Undang – undang IKN Sangat Dibutuhkan

SOLO, KRJOGJA.com – Pemerintah kini tengah menyusun naskah akademik serta draf Undang – undang Ibu Kota Negara (IKN). Keberadaan UU IKN ini sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

"Dengan adanya UU IKN siapa pun Presidennya tetap akan memimpin keberlangsungan pemindahan Ibu Kota sampai selesai targetnya 2045," jelas Dt Ir Imron Bulkin MRP, ketua tim pelaksana pemindahan Ibu Kota Negara pada seminar nasional Civilweek 2019 di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (07/11/2019).

Belajar dari pengalamam negara lain yang sudah memindahkan ibukota, pergantian Presiden bisa menjadi masalah dari perode satu ke periode lain. Karena Presiden punya pendapat yang berbeda. Untuk mengatasi problem semacam ini diperlukan UU IKN.

"Dengan adanya UU IKN akan bisa mengikat siapa pun Presiden yang memimpin untuk menjaga keberlangsungan pemindahan Ibu Kota," tandas Imron. Selain menyiapkan draf UU IKN, pemerintah juga telah menyusun master plan maupun penyusunan Perpres Badan Otorita dan juga Perpres Pembekuan Lahan.

"Dengan Perpres Pembekuan Lahan, nantinya lahan yang akan dipakai IKN tidak boleh untuk transaksi," tambah Imron. Seminar nasional Civilveek 2019 dengan tema "Mengkaji Perencanaan Infrastruktur dalam pemindahan Ibukota Baru Guna Terwujudnya Indonesia Sentris". (Qom)

BERITA REKOMENDASI