Bangunan Di Kawasan Longsor, Perlu Perhatikan Konstruksi

KARANGANYAR (KRjogja.com) – Konstruksi bangunan tempat tinggal di wilayah rawan longsor belum sepenuhnya memperhatikan aspek keamanan penghuni. Sayangnya, hal membahayakan ini seakan dibiarkan. 

Terbukti dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) No 1 tahun 2013 yang kini tengah direvisi. Di dalamnya memang memetakan wilayah rawan bencana alam tanah longsor, namun tidak memerinci pemanfaatannya untuk hunian. Terutama cara aman tinggal di wilayah itu. Pemilik lahan juga bebas mendirikan bangunan di atasnya tanpa arahan jelas terkait model konstruksi. Berulangkali terjadi kerusakan bangunan akibat longsor tidak juga mencerdaskan pemiliknya agar menata lebih baik hunian miliknya. 

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Agam Bintoro mengakui dibutuhkan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat di wilayah rawan longsor. Ia menampik Perda RTRW kurang menyinggung kebencanaan, karena di dalamnya dijabarkan antisipasi bencana alam di wilayah-wilayah rawan. Hanya saja tergantung bagaimana pemilik aset menyikapi aturan itu.
 
“Aturan pendirian bangunan tidak semata-mata tertera di Perda tata ruang. Dengan melihat kondisi alam, masyarakat harus mulai memperhatikan keselamatan dirinya dan keutuhan bangunan. Misalnya, pendirian bangunan bertingkat di wilayah Ngargoyoso harus ditinjau kembali,” katanya kepada KRjogja.com, Selasa (20/12/2016). 

Penting diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan zona merah rawan longsor di seluruh desa wilayah Ngargoyoso. Di wilayah ini terjadi longsor prigi atau talud jalan yang menghambat akses transportasi hampir setiap kali usai turun hujan. (R-10)
 

BERITA REKOMENDASI