Bansos Diarahkan Modal Usaha

Editor: KRjogja/Gus

KARANGANYAR, KRjogja.com – Di tahun depan, pemberian bantuan pemerintah ke keluarga penerima manfaat (KPM) mengarah penguatan ekonominya. Pemerintah berharap, mereka mulai pulih dari ketergantungan dan bersikap mandiri. 

"Penerima bantuan iuran (PBI), tentunya bisa menekan uang yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan. Biaya pendidikan juga dihemat dengan bantuan pemerintah di sektor itu. Bantuan pangan ke mereka akan menekan biaya harian. Jika ada penghematan, maka keluarga dapat menggunakannya untuk meningkatkan ekonomi. Dipakai modal usaha. Arahnya ke mandiri. Maka dari itu, diterapkan modul ekonomi bagi pendamping PKH," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat kepada wartawan di Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan di Rumah Dinas Bupati, Sabtu (1/12). 

Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari sebelumnya bertugas memastikan bantuan tepat sasaran, nantinya menambah materi kewirausahaan. Ia menekankan, ketergantungan hidup dari bantuan sosial sangat tidak dianjurkan. 
"Idealnya, menerima bantuan itu tiga sampai enam tahun. Setelah itu keluar dari program karena sudah mandiri. Ini bantuan temporer, bukan permanen. Yang memutuskan mundur, akan diberi penghargaan," katanya. 

Berdasar UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Pemerintah daerah juga bisa mengusulkan nama baru atau mencoretnya dari daftar. Validasi ini dilakulan persemester. 

Ia tak memungkiri dibutuhkan komitmen tinggi pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa dalam mengubah paradigma bantuan sosial. Di Karanganyar, ia mengapresiasi inovasi pemerintah daerah dalam membina usahawan mandiri dan menyampaikan bantuan sosial secara tepat. Termasuk ikut memperhatikan kesejahteraan pendamping PKH meski itu tanggung jawab pemerintah pusat. 

Lebih lanjut dikatakan, Kemensos tetap menyalurkan bantuan sosial tahun depan. Namun bersistem nonflat. Pada tahun ini, penyalurannya secara nontunai dibagi empat tahap bernominal tak sama. Yakni tahap I-III masing-masing Rp 500 ribu serta tahap IV Rp 266.350. 

"Mulai Januari 2019 diberlakukan nonflat. Artinya, besaran tergantung beban tanggungan. Keluarga memiliko ibu hamil dan anak balita menerima Rp 2,4 juta pertahun, punya anak SD Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2 juta. Sedangkan lansia usia di atas 60 tahun Rp 2,4 juta per jiwa per tahun," katanya. 

Anggota Komisi VIII DPR, Endang Maria Astuti mengatakan problem belum terintegrasi sistem Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian, minimnya sikal mandiri penerima bantuan.  "KIP dan KIS belum terintegrasi di Kemensos. Satu penerima dengan obyek kebutuhan berlainan, ditangani kementrian berlainan pula. Terkait bantuan sosial, seharusnya jika sudah menerima sekali dua kali langsung fight. Jangan mengandalkannyaagi," katanya. (Lim)

 

BERITA REKOMENDASI