Banyak Hamil Duluan, Pengadilan Agama Kebanjiran Izin Nikah Muda

KARANGANYAR, KRJOGJA.com – Kasus hamil duluan  mendominasi permohon pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Karanganyar. Ironisnya, trennya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

“Pada 2017, tercatat 170 permohonan dispensasi nikah. Lalu pada 2018 hingga bulan Maret sudah ada 25 permohonan,” kata  Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Karanganyar, Muhammad Wahid Jatmiko kepada KRJOGJA.com, Minggu (11/3/2018) petang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lelaki dipersilakan membina rumah tangga usia minimal 19 tahun sedangkan perempuan minimal 16 tahun. Permohonan dispensasi nikah itu dikarenakan usia mereka di bawah itu, namun meminta pernikahannya disahkan lantaran faktor tertentu, kebanyakan mempelai wanita hamil duluan. Dikatakannya, rata-rata usia pemohon kurang beberapa bulan maupun beberapa hari dari usia minimal diperbolehkan menikah sesuai UU.

Catatan KRJOGJA.com, pengajuan dispensasi nikah pada 2015 dan 2016 tak sampai 100 kasus. “Sebanyak 80 persen karena kasus married by accident. Sedikit yang karena dua orang sudah saling mencintai dan mereka ingin segera menikah. Orangtua kedua pihak khawatir apabila tidak segera dinikahkan malah terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelas dia.

Meski akhirnya majelis hakim menyetujui dispensasi nikah, namun orangtua masing-masing diminta mengawasi. Pada kebanyakan kasus nikah muda, pasangan tersebut belum siap membina rumah tangga secara ekonomi maupun psikologis.

Sementara itu, PA Karanganyar mencatat kasus perceraian menurun 62 kasus dari 1.678 kasus pada 2016 menjadi 1.616 kasus pada 2017. Wahid menuturkan faktor penyebab perceraian adalah ekonomi. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan sebagainya.

“Lebih kaya secara finansial menjadi penyebab perceraian. Merasa mampu lalu mencari pasangan selingkuhan. Pada kasus keluarga perantau, suami atau istri di rumah mencari tambatan hati karena tanpa pengawasan pasangannya,” katanya.

Wahid menyebut pemohon perceraian didominasi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. "Kalau PNS itu rata-rata 4-5 orang per bulan. Enggak bisa dipastikan jumlahnya. PNS itu didominasi guru. Ada yang alasannya karena pendidikan dan pelatihan  terlalu lama lalu timbul cinta lokasi. Tapi, itu kembali ke psikologi masing-masing," tutur dia.

Wahid menyebut pemohon perceraian cukup tinggi berada di Jaten, Kebakkramat, Colomadu, dan Gondangrejo. Berbeda dengan wilayah di pegunungan, lebih sedikit kasus perceraian. Menurut dia, perkembangan daerah mempengaruhi pola perilaku warga. (Lim)

BERITA REKOMENDASI